Rawan Pangan Tak Hanya Diukur dari Ketersediaan Beras

MATARAM, KOMPAS.com - Kerawanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan beras, karena ada komoditi pangan lokal lain sebagai makanan pokok masyarakat, di antaranya sagu dan jagung. Mengkonsumsi pangan lokal ini, tidak terpisahkan dengan kebiasaan, budaya, sejarah dan kondisi alam tiap daerah.

Demikian salah satu rumusan hasil Diskusi Regional Forum Komunikasi Kawasan Timur Indonesia, bertema Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim untuk Pulau-pulau Kecil , yang disampaikan Wakil Pokja Adaptasi Perubahan Iklim Dewan Nasional Perubahan Iklim, Arni Susandi, pada acara penutupan Rabu (19/10/2011) sore di Senggigi, sekitar 13 km utara Mataram, ibu Kota NTB.

Kerawanan pangan yang tidak hanya diukur dari ketersediaan beras ini, seperti terungkap dalam sesi diskusi sebelumnya, karena dinilai ada kerancuan persepsi.

Catatan Kompas, di sejumlah daerah di Flores NTT, pada musim kemarau mereka tidak mengkonsumsi beras, melainkan ubi kayu sebagai makanan pokok. Hal ini dipersepsikan rawan pangan, karena tidak mengkonsumsi beras sebagaimana dilakukan masyarakat di daerah lain.

Pertemuan tiga hari yang dimulai Senin (17/10/2011) itu juga menawarkan solusi, menjawab tantangan pembangunan akibat perubahan cuaca dan iklim global. Misalnya, kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif, terpadu berkelanjutan tanpa mengenyampingkan kearifan lokal.

Dalam tataran implementasinya, kebijakan itu berpihak pada masyarakat pesisir, kepastian adanya sinergi antara program dan anggaran pemerintah, lembaga mitra internasional dan masyarakat.

Pulau-pulau yang berdekatan hendaknya bekerja sama, dengan mengandalkan produk dan kelebihan komparatif masing-masing pulau. Kerja sama ini dinilai sebagai langkah permulaan gerakan kemandirian pulau, yang nantinya diharapkan mendorong pulau-pulau lain melakukan hal serupa.

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesaia (BaKTI), sebuah yayasan yang mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang program pembangunan dan bantuan untuk pembangunan KTI, berkomitmen mempromosikan kebutuhan penyediaan air bersih, penyediaan listrik, ketahanan pangan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, pendidikan lingkungan ke berbagai wilayah di Tanah Air.