Tanpa Pengawasan, Jakarta Bisa "Stroke"

Pembangunan superblok sebenarnya memberikan keuntungan bagi kawasan urban, seperti Jakarta, yang terbatas lahannya tetapi penduduknya padat. Superblok adalah pembangunan beragam gedung dengan fungsi berbeda di sejumlah kapling lahan oleh pengembang dengan konsep terpadu.

Superblok ideal adalah kawasan mandiri, terkontrol, dan terpadu di mana warga kota dapat tinggal, bekerja, dan berekreasi dalam satu kawasan.

”Mobilitas dengan kendaraan akan berkurang,” kata arsitek Ridwan Kamil.

Kepala Dinas Tata Kota DKI Wiriyatmoko menambahkan, superblok itu penting untuk harmonisasi. ”Koridor- koridor antarsuperblok ini harus kami atur. Kami akan membuat sebuah kota yang lebih terkoordinasi. Sebuah kota yang kompak,” katanya.

Yang paling ideal, kata Wiriyatmoko, superblok tidak eksklusif bagi semua warga masyarakat. Namun, karena harga tanah di tengah kota mahal, tidak semua warga mampu membeli rumah di superblok. Untuk itu, ke depannya Pemerintah Provinsi DKI akan mengatur keberadaan hunian untuk warga kurang mampu berdekatan dengan infrastruktur, terutama akses transportasi massal.

Yang paling krusial, katanya, pada saat pembangunan. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) harus benar-benar mengawasi. ”Percuma membuat panduan tata kota jika implementasinya tidak ada di lapangan,” ujar Wiriyatmoko, yang kini juga merangkap sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas P2B DKI.

Salah penerapan

Namun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DK Sarwo Handayani mengatakan, mobilitas keluar masuk penghuni superblok tetap tinggi sehingga tetap membebani jalan.

”Penyebabnya macam-macam, misalnya fasilitas pendidikan yang ada di sana kurang memadai. Tempat kerjanya tidak di sana. Namun paling tidak, mereka tinggal dan belanja di sana,” kata Sarwo.

Menurut Sarwo, superblok tidak ditujukan untuk orang menengah bawah sehingga keberadaannya tidak harus dekat fasilitas transportasi publik.