Gubernur Jatim Larang Beras Impor, Penyaluran Raskin Terhambat

MALANG, KOMPAS - Keputusan Gubernur Jawa Timur melarang penyaluran beras impor untuk melindungi petani mulai menimbulkan persoalan. Sebanyak 330.989 keluarga miskin di wilayah Malang Raya hingga kini belum menerima jatah beras untuk keluarga miskin.

Kepala Perum Bulog Malang Awaludin Iqbal menjelaskan, di Malang, Rabu (9/11), surat Gubernur Jawa Timur Soekarwo dilayangkan kepada Kepala Bulog Jawa Timur di Surabaya. Isinya, untuk melindungi kepentingan petani agar tidak mengganggu harga jual gabah dan beras petani, Bulog diminta tidak menyalurkan beras impor yang ada di gudang Bulog di Jatim.

Penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) di Malang seharusnya berlangsung pada November-Desember 2011. ”Kami saat ini belum mempunyai solusi untuk memenuhi tugas memberi raskin bagi keluarga miskin. Ada sejumlah cara, tetapi tidak bisa dilaksanakan,” kata Iqbal.

Salah satunya dengan membeli beras untuk program raskin dari petani. Namun, tidak mungkin dilaksanakan karena harga beras di pasar Rp 8.000 - Rp 9.000 per kilogram, padahal harga pembelian pemerintah (HPP) beras ditetapkan Rp 6.500 per kilogram.

”Tugas Bulog memasok raskin tidak bisa dilaksanakan karena stok hanya beras impor,” katanya.

Sementara itu, di Bandung, Jawa Barat, harga beras cenderung naik seiring berakhirnya panen musim gadu beberapa bulan terakhir. (MKN/ODY)