Usaha Mikro dan Kecil Jangan Dipajaki

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel menilai, rencana pengenaan pajak untuk usaha mikro dan kecil tidak tepat. Ini akan menjadi disinsetif bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

"Di sisi lain amanat UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM agar pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan, belum berjalan optimal. Kita juga harus hati-hati karena, usaha mikro dan kecil sudah dikenakan retribusi dan pungutan dari Pemda. Jangan sampai pajak ini semakin memberati mereka," katanya di Jakarta, Jumat (18/11/2011).

Rencananya, pajak sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dikenakan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet untuk pelaku usaha dengan nilai penjualan hingga maksimal Rp 300 juta, serta 2 persen untuk penjualan antara Rp 300 juta hingga Rp 4,8 miliar.

Keputusan pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) sampai saat ini masih diperdebatkan dan belum final. Pemerintah mengakui rencana pengenaan pajak ini banyak ditentang oleh pelaku UKM. Bahkan, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Ditjen Pajak juga belum menemukan kata sepakat soal konsep pengenaan pajak bagi pelaku UKM.

Menurut Kemal, mengacu pada kriteria UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 6, sebaiknya yang dikenakan pajak yang sudah masuk kategori usaha menengah. "Terlalu memberati kalau usaha mikro yang omset pertahunnya di bawah Rp 300 juta atau di bawah Rp 25 juta perbulan dikenakan pajak 0,5 persen dari omset tersebut," katanya.