UMKM Korban Gempa Masih Terlilit Utang

JAKARTA, KOMPAS - Kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah korban gempa bumi tahun 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp 79 miliar belum mendapat solusi. Kredit itu berasal dari bank perkreditan rakyat dan bank swasta.

Persoalan ini dibahas Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Jakarta, Senin (21/11), tetapi belum ada solusi konkret.

Agus menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (22/11), menyatakan, prinsipnya pemerintah mendukung restrukturisasi utang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena bencana alam. Bentuknya bisa berupa potongan pinjaman pokok sampai penghapusan utang.

Selama tiga tahun terakhir ini, menurut Agus, pemerintah dari sisi kebijakan telah mendorong bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) untuk melakukan restrukturisasi kredit. Langkah ini diakomodasi dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009-2011 dan ditindaklanjuti dengan peraturan menteri keuangan sehingga memungkinkan bank-bank BUMN melakukan restrukturisasi kredit.

Sementara untuk bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank swasta yang nilai kredit macetnya senilai Rp 79 miliar, Agus melanjutkan, pemerintah tidak bisa melakukan langkah serupa. Alternatif yang pernah muncul adalah perlunya ada kementerian atau lembaga yang siap menjadi kuasa pemegang anggaran dan melakukan verifikasi untuk diajukan kepada pemerintah agar mendapat bantuan. Namun, ternyata, tidak ada kementerian atau lembaga yang dapat melakukan fungsi tersebut.

”Jadi yang bisa merespons adalah BI di mana sebagai regulator BI bisa menyupervisi bank swasta dan BPR. BI akan mengajak bicara mereka tentang bagaimana bentuknya agar bisa ada keberpihakan kepada UMKM,” kata Agus.

Darmin Nasution dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin lalu, menyatakan, restrukturisasi melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menjadi salah satu wacana yang muncul. ”Memang belum ada hal konkret, tapi perlu ada terobosan,” kata Darmin.

Anggota Komisi XI DPR, Nusron Wahid, menyatakan, UMKM korban gempa bumi di DIY telah mendatangi Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Namun, sampai saat ini belum mendapatkan solusi.

Nusron—mengutip Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengunjungi korban gempa bumi di DIY tahun 2006—mengatakan, SBY berjanji menghapuskan kredit UMKM korban gempa. ”Kini tinggal menunggu kemauan politik pemerintah,” kata Nusron.

Sejumlah UMKM di DIY hancur bisnisnya karena gempa tahun 2006 sehingga cicilan kredit menjadi macet. Persoalannya, agunannya ditagihkan terus dan UMKM tersebut masuk daftar hitam sehingga tak bisa mengambil kredit lagi. (LAS)