Gubernur Jawa Timur Bersikukuh Tolak Beras Impor

SURABAYA, KOMPAS - Gubernur Jawa Timur Soekarwo kembali bersikukuh menolak beras impor, meski itu diperuntukkan bagi warga miskin. Apalagi, secara obyektif Jawa Timur sendiri tidak mengalami krisis beras dan malah justru surplus.

Melalui pers di Surabaya, Jatim, Rabu (23/11), Soekarwo mengingatkan, jika beras impor dilepas ke pasar, meski hanya untuk warga miskin, situasinya tetap akan menghancurkan harga beras di tingkat petani.

”Bulog harus memenuhi fungsinya sebagai buffer stock, jangan malah jadi pedagang. Penolakan ini untuk memicu Bulog agar segera membeli beras petani,” katanya.

Selain menyegel gudang, Pemprov Jatim kemungkinan akan melakukan operasi pasar non raskin (beras warga miskin) demi menekan harga jual beras di pasaran. Langkah ini dilakukan dengan menyubsidi komponen transportasi.

Terkait dengan stok pangan di Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian Jatim Wibowo Eko Putra menegaskan, daerah ini tidak mengalami krisis beras dan justru surplus. Kondisi riil di lapangan, pada bulan November ini terdapat potensi panen pada areal seluas 64.000 hektar atau memproduksi sekitar 350.000 ton gabah kering giling (GKG).

Pada Desember, Jatim juga masih memiliki potensi panen sekitar 296.000 ton gabah kering giling, sehingga periode November-Desember produksi beras Jatim mencapai 420.000 ton beras.

”Dengan posisi seperti ini, selama satu tahun, provinsi ini masih mengalami surplus beras sekitar 4,1 juta ton, karena konsumsi per tahun hanya 3,420 juta ton,” katanya.

Jadi, menurut Wibowo, tidak ada alasan bagi Perum Bulog Divre Jatim untuk mengeluarkan beras impor bagi keluarga miskin. Kendati di pasaran harga beras terus melambung, Bulog tetap bisa melakukan pembelian beras petani berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2011.

Apalagi, inpres mengatur jika harga pasar lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP), Bulog bisa membeli beras petani dengan harga yang lebih tinggi dari HPP dengan memperhatikan harga pasar sesuai hasil survei BPS setempat.

Harga beras di pasaran saat ini Rp 7.200 per kilogram, sementara Perum Bulog Jatim hanya mampu mematok harga gabah Rp 4.300 per kilogram dan beras Rp 6.500 per kilogram.

Sementara itu, Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre IX Banyuwangi, Jatim, Imron Rosyidi, mengaku kesulitan menyerap beras petani pada tahun ini. Tingginya harga beras dan kegagalan panen menjadi faktor penyebab minimnya angka penyerapan.

Menurut Imron Rosyidi, sampai Rabu, penyerapan gabah setara beras di Banyuwangi tidak mencapai target yang ditentukan. Dari target penyerapan 50.000 ton, hanya terealisasi 25.000 ton pada tahun ini. Padahal, target penyerapan beras itu lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 80.000 ton setahun.

”Harga beras sangat tinggi, mencapai Rp 6.500 per kg, kami tak sanggup membeli karena harga pembelian pemerintah hanya Rp 5.035 per kg. Akhirnya beras pun lebih banyak dilepas ke pasar oleh petani,” katanya. (ETA/NIT)