Petani Tolak Beras Impor

MADIUN, KOMPAS.com - Kalangan petani menolak masuknya beras impor di Jawa Timur. Kendati tidak dipasarkan, kehadiran beras impor secara psikologi berdampak pada jatuhnya harga gabah.

Mereka mendesak Perum Bulog segera membeli gabah lokal, untuk memenuhi kebutuhan raskin (beras untuk rakyat miskin) dan cadangan pangan.

Penolakan itu di antaranya disuarakan petani di Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Ngawi. Apalagi, Kabupaten Madiun dan Ngawi merupakan lumbung pangan Jatim yang produksi berasnya surplus setiap tahun.

"Bulog harus serap semaksimal mungkin gabah hasil panen petani. Tidak ada alasan untuk mengimpor beras, karena hasil panen melimpah. Apalagi Instruksi presiden menyatakan bulog boleh beli dengan harga pasar, ujar Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Madiun, Suharno, Kamis (24/11/2011).

Rustam (37) petani dari Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, mengatakan, impor beras yang dilakukan oleh Perum Bulog tidak hanya merugikan produk beras lokal. Akan tetapi dengan mengimpor beras, anggaran pemerintah menjadi terserap untuk subsidi impor. Padahal di dalam kebijakan ini yang diuntungkan hanya importir.

Dampak impor beras itu sangat jelas, yakni petani rugi karena harga gabah jatuh . Buruh tani juga pasti terkena getahnya. "Tidak hanya itu, negara juga dirugikan karena anggarannya yang dipakai untuk mensubsidi beras impor," katanya.

Di mata petani seperti Rustam dan Suharno, impor beras tidak ada manfaatnya bagi bangsa. Sebaliknya, impor beras hanya menguntungkan segelintir importir dan Bulog. Oleh karena itu mereka meminta pemerintah pusat tegas menyikapi impor beras.

Sementara itu petani asal Ponorogo, Bambang Werdi, yang ditemui di sela-sela panen padi milikny hari ini, menyarankan pemerintah mengalihkan subsidi untuk beli beras impor kepada petani karena akan lebih bermanfaat disamping meringankan beban.

Subsidi yang diberikan pemerintah saat ini masih sangat minim, jauh dari kebutuhan riil petani. Ia mencontohkan, subsidi benih. Tidak semua petani mendapat benih bantuan. Kalaupun dapat, jumlahnya pasti jauh dari kebutuhan.

Rata-rata setiap petani hanya kebagian 5 kg benih. Padahal, setiap hektar sawah butuh 25 kg. Kekurangannya petani disuruh beli sendiri, padahal kalau beli pasti tidak bisa sama jenisnya. Terpaksa, benihnya itu digeletakkan atau dijual ke petani lain.

Kekurangan benih itu diakui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Madiun, Mochammad Nadjib. Benih bantuan baru memenuhi 25 persen dari kebutuhan benih petani di wilayahnya.

Total luas areal tanam di Kabupaten Madiun sekitar 63.620 hektar. Kebutuhan benih padi untuk penanaman normal yakni 25 per kg, mencapai 1,5 juta kg benih setiap tahun. Saat ini baru 25 persen kebutuhan benih dipenuhi dari subsidi.

Lebih dari 60 persen petani di Kabupaten Madiun mengandalkan benih hasil penangkaran sendiri. Benih itu diseleksi dari gabah terbaik yang dihasilkan pada musim panen sebelumnya. Gabah itu kemudian disemai, dan baru dipindahkan ke sawah setelah berumur 20 hari.