Bank Dunia Optimistis Manufaktur RI Tumbuh 7 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Sjamsu Rahardja, menyatakan, rasa optimistis sektor manufaktur nasional bisa mencapai pertumbuhan 7 persen pada tahun ini. Hal ini didasarkan kuatnya permintaan domestik dan semakin derasnya investasi asing ke sektor manufaktur nasional.

"Itu (pertumbuhan 7 persen) mungkin-mungkin saja. Karena proyeksinya sejalan dengan proyeksi PDB pemerintah," ujar Sjamsu dalam acara "Perkembangan Triwulan Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan Bank Dunia dan Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (14/12/2011).

Mengenai hadirnya para investor asing di Indonesia, Bank Dunia melihat salah satu pemicunya adalah adanya peningkatan upah di China. Misalnya saja, naiknya upah di kota-kota industri di negara itu berimbas pada beralihnya industri padat karya TCF ke Kamboja dan Indonesia.

Bank Dunia pun memperkirakan produsen otomotif Jepang akan meningkatkan keberadaannya di Indonesia. Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi asing pada kegiatan manufaktur nasional telah mencapai 5,2 miliar dollar AS, atau tumbuh 107 persen pada kuartal III-2011 (year on year).

Sjamsu pun menyebutkan, peningkatan investasi dalam bidang permesinan merupakan bagian dari tumbuhnya sektor manufaktur. Investasi ini tumbuh cukup besar, yakni 17 persen pada tiga kuartal pertama 2011 (year on year). Pemulihan investasi di permesinan dinilai cukup cepat setelah krisis keuangan tahun 2008-2009 . "Keseluruhan domestic demand juga tetap kuat," kata Sjamsu.

Di mana permintaan domestik tumbuh 5,4 persen pada tiga kuartal pertama tahun 2011 (year on year). Tumbuhnya permintaan domestik ini berkontribusi pada kuatnya pertumbuhan sektor logam dasar, bahan pangan, dan komponen otomotif.

Demi mencapai target tersebut, Sjamsu pun menyebutkan, sejumlah rencana aksi jangka pendek (quick win) harus dilakukan. "Kalau dari quick win, beberapa hal yang bisa kita address adalah yang berkaitan dengan logistik," ujarnya.

Dalam hal ini, sejumlah pihak, baik itu Kadin Indonesia maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bisa bekerja sama dalam mengatasi masalah logistik, misalnya meningkatkan kinerja Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Karena pelabuhan ini sangat penting bagi kawasan industri di Jababeka, tidak hanya untuk distribusi barang keluar dari Indonesia atau ekspor, tapi juga distribusi logistik dari pelabuhan ke daerah lain di Indonesia.

"Hal-hal logistik ada yang pemerintah bisa lakukan secara cepat karena ini sifatnya regulasi," sebutnya. Karena kalau pembangunan fisik itu memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Sedangkan untuk jangka menengah, hadirnya UU Pembebasan Lahan diharapkan bisa membantu pembangunan infarstruktur. Masalah infrastruktur, biaya logistik, dan ketidakpastian memperoleh pembiayaan menjadi sejumlah hambatan yang dikeluhkan pelaku usaha. "(Penyelesaian hambatan) ini perlu waktu, tetapi perlu dilakukan dari sekarang," kata Sjamsu.