Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tambah Kuota BBM Bersubsidi

Kompas.com - 15/12/2011, 16:51 WIB
Evy Rachmawati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menambah volume BBM bersubsidi untuk tahun 2011. Hal ini untuk menjamin keamanan pasokan bahan bakar bersubsidi sesuai kebutuhan masyarakat.

"Dari pemerintah, kita tidak akan menghalangi kebutuhan masyarakat, tapi kita akan liat langkah selanjutnya," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita H Legowo, Kamis (15/12/2011), di Jakarta.

"Kami akan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Seandainya memang butuh tambahan, maka kami akan carikan," ujarnya.

Pihaknya melihat penambahan kuota itu dimungkinkan dalam aturan yang ada yakni Undang Undang tentang APBN.  "Kami sedang memikirkan, apakah perlu maju ke DPR atau tidak," ujarnya. Pemerintah memperkirakan, kelebihan kuota berkisar 500.000-1 juta kilo liter.

Dalam APBN Perubahan 2011, kuota BBM bersubsidi ditetapkan 40,49 juta kl. Namun pembayaran atas kelebihan kuota itu ke PT Pertamina harus sesuai audit BPK. "Jadi akan diaudit sesuai dengan kuota di APBN 2011. Kalau ada kelebihan, nanti akan diaudit lagi," ujarnya menambahkan.  

"Ada tiga penyebab pembengkakan subsidi BBM yaitu, ICP (harga rata-rata minyak mentah Indonesia), selisih kurs, dan volume," kata dia. Sebagai contoh, asumsi ICP dalam APBN-P 2011 sebesar 95 dollar AS per barrel. Ternyata ICP tahun 2011 telah menembus angka 111 dollar AS per barrel.

Anggota Komisi VII DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi, menyatakan, pihaknya menolak rencana pemerintah menambah subsidi BBM karena kelebihan kuota BBM bersubsidi. "Kalau untuk penambahan volume BBM bersubsidi tahun 2011, silakan pemerintah mencari tambahan anggaran lain, misalnya dari SAL (sisa anggaran lain)," ujarnya.

Kelebihan kuota ini sebenarnya karena pemerintah tidak mampu mengawasi distribusi BBM bersubsidi sehingga terjadi kebocoran dan tidak mampu mengefisienkan biaya pokok produksinya. "Pemerintah hanya cari cara mudah dengan alasan tidak mau membebani masyarakat, tetapi sebenarnya hanya karena aparatnya tidak kompeten," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com