Pembatasan Premium Bisa Untungkan SPBU Asing

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII DPR, Ismayatun, mengatakan, rencana pemerintah untuk mewajibkan semua kendaraan dinas pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) se-Jawa-Bali untuk tidak menggunakan premium per 1 April mendatang bisa menguntungkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing. Hal ini bisa terjadi dengan kondisi bahan bakar gas tidak bisa didapatkan di daerah sehingga kendaraan pemerintah daerah harus menggunakan pertamax.

"Pemerintah di setiap daerah, terutama di daerah Jawa-Bali harus menggunakan (bahan bakar) di luar BBM subsidi, atau premium. Nah kami menanyakan apabila itu digunakan pertamax di setiap berarti ada kepentingan asing yang akan bermain di setiap daerah," ujar Ismayatun, di DPR, Senin (30/1/2012).

Menurut dia, SPBU asing kini telah banyak berdiri di Jakarta dan sekitarnya. Jika SPBU ini bisa sampai merambah di luar Jabodetabek, atau berdiri di daerah Jawa-Bali, maka Pertamina akan dirugikan. "Oleh karena itu, saya tadi meminta (Kementerian ESDM) untuk tidak memberikan izin dulu kepada SPBU asing sebelum Pertamina ataupun SPBU asing itu mendirikan kilang di daerah Indonesia," tambah anggota dari Partai PDI Perjuangan ini.

Dia menegaskan, jangan sampai adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini dimanfaatkan oleh SPBU asing. Apalagi, selama ini Pertamina yang merambah dan menjadi penyedia energi ke daerah-daerah. "Bukan saya tidak percaya Pertamina itu tidak mampu bersaing dengan SPBU-SPBU asing. Tapi paling tidak pemerintah memberikan suatu proteksi atau intensif atau suatu kebijakan untuk lebih memperhatikan bukan hanya Pertamina, tapi perusahaan-perusahaan yang berada di bawah Hiswana Migas lebih terproteksi dibandingkan SPBU asing," pungkas Ismayatun.

Pandangan Ismayatun ini juga sempat dikemukakan oleh Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII). Gerakan ini menolak pembatasan BBM bersubsidi dengan alasan pembatasan berarti pemerintah memaksa masyarakat membeli BBMA produk asing yang keuntungannya notabene untuk asing. "Sungguh ironi, produk migas dalam negeri (premium) ingin dihapus dan digantikan oleh produk impor (pertamax) yang notabene harganya tentu sangat mahal, dan dipastikan ada yang diuntungkan atau mencari keuntungan dari penjualan pertamax karena pertamax merupakan produk impor," ujar Ketua Umum GII, Fadhly Alimin Hasyim, di Jakarta, Jumat (27/1/2012).

Untuk diketahui saja, selain merencanakan agar mobil pribadi tidak menggunakan BBM bersubsidi, pemerintah juga akan memberlakukannya untuk mobil dinas pemerintah per 1 April mendatang. Ini dilakukan demi mengurangi besarnya subsidi BBM.