Soal Perpres BBM, Presiden Tunggu Menteri Teknis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih mengikuti dinamika kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Saat ini, revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Bersubsidi dan Perpres Nomor 9 Tahun 2006 tentang pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi telah berada di meja Presiden. Namun, Presiden tak kunjung menandatanganinya. Presiden masih menunggu perkembangan dari menteri teknis, seperti Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan lainnya. "Kita menunggu dulu," kata Dipo kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/2/2012).

Dipo mengatakan, perpres terkait BBM masih terbuka ruang untuk perubahan. Dipo masih belum dapat memastikan apakah kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dilakukan melalui kenaikan harga atau konversi.

Saat ini pemerintah masih mencari solusi yang tepat. Sebelum diserahkan ke Presiden, sebenarnya perpres ini telah dibahas di tingkat lintas kementerian. Menteri ESDM Jero Wacik pun telah menegaskan bahwa dirinya dan menteri-menteri terkait telah memparaf perpres tersebut. Terkait rencana penghematan subsidi BBM, saat ini Kementerian Keuangan berencana mempercepat penyiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo, Minggu (5/2), di Jakarta, menyambut positif rencana Kemkeu untuk menyiapkan percepatan pembahasan APBN Perubahan 2012. "Lebih cepat lebih baik daripada penuh ketidakpastian," katanya.

Widjajono menambahkan, perlu ada kejelasan peruntukan dana penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Karena pengguna mobil pribadi dianjurkan pindah ke transportasi umum, maka dana yang diperoleh dari penghematan subsidi semestinya harus jelas dialokasikan untuk transportasi umum. Kalau bisa menghemat konsumsi BBM di DKI Jakarta saja, itu sudah bagus dan berpengaruh signifikan," ujarnya.

Terkait dengan wacana pemberian subsidi BBM secara konstan untuk setiap liter, ia menilai bahwa hal itu merupakan langkah bagus. "Karena, pengeluaran negara terkait subsidi energi akan lebih terukur. Sebagai contoh, jika subsidi premium ditetapkan Rp 2.000 per liter, maka harga premium menjadi, misalnya, Rp 6.500 per liter. Harganya akan berubah berdasarkan kenaikan harga minyak," kata Widjajono.