Pemerintah Bentuk Tim Kajian BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah membentuk tim kajian opsi pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tim itu beranggotakan konsorsium perguruan tinggi serta Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo, kajian beberapa opsi pengaturan BBM bersubsidi terus dilakukan dalam sepekan terakhir ini. Targetnya, hasil kajian itu selesai dalam dua pekan, yakni pertengahan Februari ini.

Meski waktunya singkat, Evita optimistis hasil kajian itu bisa selesai tepat waktu, karena dikerjakan banyak pihak. "Kami harus menyiapkannya dalam waktu singkat. Kami berharap bisa selesai, karena dikerjakan beramai-ramai. Kami juga berbagi tugas," tutur Evita, Senin (6/2/2012) di Jakarta.

Kajian itu dilaksanakan konsorsium Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan Lemigas.

Evita menjelaskan, Menteri ESDM akan mempertimbangkan lebih dulu apakah hasil kajian itu akan dilaporkan ke Presiden atau sidang kabinet atau akan dibahas lebih lanjut.

Ada tiga opsi yang dikaji sesuai dengan permintaan Komisi VII DPR, yaitu bagaimana mekanisme pembatasan pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil berpelat hitam. Opsi kedua, mengenai konversi BBM ke bahan bakar gas. Opsi ketiga adalah pengurangan subsidi secara bertahap yang akan diberlakukan secara nasional.