Pengembang Rumah Bersubsidi "Menjerit"

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Realestat Indonesia (REI) kembali "menjerit" di hadapan Komisi XI DPR RI. Pengembang menyampaikan kerugian yang diderita, yang diklaim mencapai Rp 3 triliun lantaran program rumah bersubsidi tak kunjung dilanjutkan.

"Data sampai kemarin, sudah 23.000 unit akad rumah terhenti untuk 7 Provinsi. Belum termasuk laporan daerah lainnya. Kerugiannya mencapai Rp 1,61 triliun," kata ketua DPP Apersi, Eddy Ganefo, seusai ditemui dari rapat dengar pendapat dengan komisi XI DPR RI, di Jakarta, Kamis (9/2/2012) malam.

Para pengembang yang mencatatkan kerugiannya ini, kata Eddy, berada di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Riau, dan Sumatera Selatan.

"Segera sajalah program ini dimulai kembali, karena pengembang kami hampir semuanya bergerak di rumah subsidi. Hanya sekian persen saja di rumah komersil," katanya.

Sementara itu, menurut Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso, pihaknya juga mengalami kerugian mencapai Rp 1,2 - Rp 1,4 triliun akibat penghentian program FLPP. Akibatnya, REI mencatat, sebanyak 21.000 unit rumah terhenti akad kreditnya.

"Berapapun suku bunga atau seperti dulu lagi tidak mengapa, asalkan penundaan ini tidak terlalu lama. Sebanyak 60 persen anggota REI berkonsentrasi di rumah subsidi. Bahkan, saat ini sebanyak 160.000 tenaga kerja telah diberhentikan," kata Setyo.

Eddy meminta agar pemerintah segera menghentikan penundaan pembiayaan rumah bersubsidi dengan FLPP. Pihaknya mengaku tidak masalah dengan suku bunga kredit berapapun yang ditetapkan.

"Kami mendukung misalnya suku bunga kredit turun. Artinya, akan semakin banyak yang membeli rumah. Tapi, kami tidak setuju FLPP berhenti. Ini benar-benar menyengsarakan kami," ujarnya.