Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Penghematan Subsidi BBM Harus Transparan

Kompas.com - 10/02/2012, 14:04 WIB
Evy Rachmawati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat perminyakan Kurtubi mengusulkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi untuk mengurangi subsidi BBM. Sebab, opsi ini dinilai paling mudah dilakukan, tidak perlu penambahan infrastruktur dan pengawasan ketat.

Namun, pemerintah harus menjelaskan secara jujur dan transparan mengenai alasan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni kondisi produksi minyak nasional yang anjlok dan konsumsi dalam negeri meningkat sehingga menambah volume impor BBM.

”Hal ini mengakibatkan subsidi BBM naik,” kata Kurtubi dalam diskusi bertema opsi BBM di Gedung DPD RI, Jumat (10/2/2012), di Jakarta.

Pemerintah juga diminta transparan dalam melaporkan alokasi penggunaan dana penghematan subsidi jika kenaikan harga BBM bersubsidi diterapkan. ”Misalnya berapa anggaran subsidi yang bisa dihemat kalau harga BBM bersubsidi naik Rp 1.000 per liter. Alokasinya harus transparan, ke mana saja,” ujarnya.

Pihaknya mengusulkan pembangunan infrastruktur dan transportasi publik. ”Pemerintah harus mengumumkan sebagian dananya untuk apa, misalnya pembangunan mass rapid transportation (MRT) sehingga bisa dikontrol pers dan LSM,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan pengalihan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. ”Cara terbaik mengurangi konsumsi minyak adalah beralih nonminyak. Kalau pindah ke gas, dampak inflasi tidak ada,” ujarnya.

Hal ini merupakan program jangka panjang karena perlu persiapan pembangunan infrastruktur. Pabrik converter kit juga harus dibangun di dalam negeri agar mudah kontrolnya dan sertifikasi standar nasional Indonesia untuk produk itu bisa diperketat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com