Pengusaha Mikro Akan Diperjuangkan Bebas dari Pajak

Kompas.com - 13/02/2012, 12:31 WIB
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan akan tetap memperjuangkan pengusaha mikro yang beromzet kurang dari Rp 300 juta setahun agar mereka terbebas dari pajak penghasilan (PPh). Pasalnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih berencana untuk mengenakan pajak bagi pengusaha mikro ini.

"Oh ya kalau namanya berjuang itu sebelum janur kuning itu jangan menyerah dulu. Kami masih tetap berjuang," ujar Syarifuddin kepada Kompas.com di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/2/2012).

Hingga kini, dia menerangkan, PPh yang akan diterapkan ke pengusaha mikro sebesar 0,5 persen. Namun, dia tetap menginginkan agar pengusaha ini tidak dikenakan PPh sama sekali. Sebelumnya, Syarifuddin sempat mengeluarkan alasan bahwa pengusaha mikro diharapkan bisa mapan lebih dahulu baru nanti dikenakan pajak. Ketika pengusaha mikro telah mapan, berarti kemampuan ekonominya semakin baik. Kemampuan tersebut pun bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang semakin besar.

"Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa final (aturan perpajakan mengenai UMKM)," kata Syarifuddin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengusulkan skema pajak untuk UKM dengan pemotongan dua persen dari omzet. Satu persen untuk PPh dan satu persen untuk pajak pertambahan nilai. Omzet UKM yang dikenai pajak adalah yang berkisar Rp 300 juta sampai Rp 4,8 miliar setahun.

"UKM selama ini mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pembukuan yang rinci soal belanja, penjualan, maupun pendapatan bersihnya. Karena itu, untuk mempermudah, diusulkan pemotongan dari omzet," sebut Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Sabtu (11/2/2012) di Sukabumi.

Rencananya, dengan prinsip yang sama, Dirjen Pajak juga mengusulkan akan mengenakan PPh untuk usaha yang omzetnya di bawah Rp 300 juta setahun. Ini karena menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Dirjen Pajak Dedi Rudaedi, pada prinsipnya setiap orang yang pendapatannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) harus membayar pajak. PTKP saat ini sebesar Rp 15,84 juta per tahun, atau Rp 1,32 juta per bulan. Alasan lainnya agar pengenaan pajak bisa membuat iklim kompetisi dunia usaha sehat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina NRE dan MDI Ventures Buka Peluang Pendanaan Startup Energi

Pertamina NRE dan MDI Ventures Buka Peluang Pendanaan Startup Energi

Rilis
Tenaga Kerja: Pengertian, Jenis, dan Contohnya

Tenaga Kerja: Pengertian, Jenis, dan Contohnya

Work Smart
Profil Nicke Widyawati, Wanita yang Dua Periode Jabat Posisi Dirut Pertamina

Profil Nicke Widyawati, Wanita yang Dua Periode Jabat Posisi Dirut Pertamina

Whats New
Memutus Rantai 'Generasi Sandwich' dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik, Seperti Apa?

Memutus Rantai 'Generasi Sandwich' dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik, Seperti Apa?

Whats New
HUB.ID Accelerator 2022, Ajang Kominfo Latih 'Startup' Buat 'Pitch Deck'

HUB.ID Accelerator 2022, Ajang Kominfo Latih "Startup" Buat "Pitch Deck"

Whats New
Cara Cek BSU Tahap 4 atau BLT Subsidi Gaji yang Cair Mulai Hari Ini

Cara Cek BSU Tahap 4 atau BLT Subsidi Gaji yang Cair Mulai Hari Ini

Whats New
Tragedi Stadion Kanjuruhan, Erick Thohir: Tidak Ada Sepak Bola Seharga Nyawa

Tragedi Stadion Kanjuruhan, Erick Thohir: Tidak Ada Sepak Bola Seharga Nyawa

Whats New
Gandeng Perusahaan Farmasi Inggris, Erick Thohir: Bio Farma Akan Kembangkan Obat Hemofilia

Gandeng Perusahaan Farmasi Inggris, Erick Thohir: Bio Farma Akan Kembangkan Obat Hemofilia

Whats New
Ini Kriteria Pemimpin Ideal Versi Sri Mulyani

Ini Kriteria Pemimpin Ideal Versi Sri Mulyani

Whats New
Kresna Life Minta Cabut Sanksi PKU, OJK: Berbahaya untuk Calon Nasabah Baru

Kresna Life Minta Cabut Sanksi PKU, OJK: Berbahaya untuk Calon Nasabah Baru

Whats New
Jadikan FABA Filler Pupuk NPK, Petrokimia Gresik Hemat Rp 7,4 Miliar

Jadikan FABA Filler Pupuk NPK, Petrokimia Gresik Hemat Rp 7,4 Miliar

Whats New
Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

Whats New
OJK Sebut SWI Temukan 105 Pinjol Ilegal dan 18 Investasi Ilegal pada September 2022

OJK Sebut SWI Temukan 105 Pinjol Ilegal dan 18 Investasi Ilegal pada September 2022

Whats New
Pembangkit Batu Bara Beroperasi Lagi di Eropa, Harga Batu Bara Naik

Pembangkit Batu Bara Beroperasi Lagi di Eropa, Harga Batu Bara Naik

Whats New
Tren 'Startup' Gabungkan 'E-commerce' dan 'Online Travel Agent', Apa Manfaatnya?

Tren "Startup" Gabungkan "E-commerce" dan "Online Travel Agent", Apa Manfaatnya?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.