Wakil Ketua DPR: Kompensasi Itu Kampanye!

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah memberikan kompensasi bagi golongan masyarakat kurang mampu yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai hanya untuk alat kampanye partai politik pendukung pemerintah.

"Sekarang kompensasinya BLT (bantuan langsung tunai). Artinya kan kampanye. Harga-harga pasti naik dikompensasi dengan BLT. Tidak seimbang juga," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (28/2/2012).

Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Priyo menilai kompensasi dijadikan alat untuk menaikkan citra partai tertentu. Menurut dia, langkah itu tidak patut. "Kemarin menguat kalau digunakan sebagai alat pencitraan. DPR akan merevisi perlu tidaknya kompensasi diberikan," kata Priyo.

Sebelumnya, pemerintah mengajukan dua opsi kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menekan subsidi ke DPR. Opsi pertama, kenaikan harga jual eceran premium dan solar Rp 1.500 per liter. Opsi kedua, memberikan subsidi tetap, maksimum Rp 2.000 per liter, untuk premium dan solar. Penerapan opsi itu disertai pemberian kompensasi.

Anis mengatakan, saat ini waktu yang tidak tepat untuk menaikkan harga BBM. Kenaikan harga sembako dan listrik tidak dapat terhindarii akibat kenaikan BBM. Kenaikan itu akan membebankan rakyat. "Akan menciptakan konflik sosial sangat besar," ucap Anis.

Priyo mengatakan, jika harga BBM jadi dinaikkan, ia meminta pemerintah mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM. "Jika pemerintah alfa, yang rugi masyarakat di bawah. Pemerintah harus menyiapkan strategi kalau kenaikan tak terhindarkan," kata dia.