Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis: Manajemen Fiskal Pemerintah Bermasalah

Kompas.com - 29/02/2012, 12:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai akibat manajemen fiskal pemerintah yang bermasalah. Seharusnya, kenaikan itu dilakukan sejak awal periode kedua pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012), menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Ini lebih merupakan masalah manajemen fiskal pemerintah. Ini adalah cara pemerintah mengalihkan beban anggaran ke rakyat. Sebenarnya masih bisa diatasi kalau pemerintah antisipatif sejak dua tahun lalu. Tapi karena tidak mengantisipasinya sejak dua tahun lalu, sekarang beban mau dialihkan ke rakyat," ucap Anis.

Anis mengatakan, sampai saat ini Fraksi PKS masih tetap menolak rencana kenaikan harga BBM. Menurut dia, masih banyak opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan beban anggaran selain menaikkan harga BBM.

"Yang pertama hentikan semua pemborosan di pemerintah. Ini kan terlalu banyak pemborosan. DPR saja hentikan pembangunan gedung karena kita anggap tidak efektif. Kedua, masalah kebocoran anggaran. Itu kan masih besar sampai sekarang. Yang lain masih bisa kita mengurangi subsidi lain," kata Anis.

Anis menambahkan, saat ini waktu yang tidak tepat untuk menaikkan harga BBM. Kenaikan harga sembako dan listrik tidak dapat terhindarkan akibat kenaikan BBM. Akibatnya akan membebankan rakyat.

Dia juga mengritik rencana pemerintah yang akan memberikan kompensasi kepada golongan masyarakat kurang mampu yang terkena dampak kenaikan BBM nantinya. Menurut dia, kompensasi hanya dijadikan alat kampanye.

"Jangan ke BLT (bantuan langsung tunai), tapi ke infrastruktur. Pemerintah memang pasti serba salah. Dinaikkan salah, tidak dinaikkan salah. Tapi karena tidak antisipatif dari awal jadinya runyam. Makanya kita tidak mau mengambil resiko dari pembebanan ini ke rakyat. Misalnya April dinaikan, itu seterusnya akan menciptakan konflik sosial sangat besar," pungkas Anis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com