Perbankan Nasional Siap Memberikan Kredit

JAKARTA, KOMPAS.com — Membengkaknya konsumsi bahan bakar minyak antara lain disebabkan kondisi infrastruktur, terutama panjang jalan raya, tidak bertambah. Akibatnya, efisiensi bahan bakar minyak di jalan raya tidak terjadi.

Kondisi infrastruktur jalan raya yang memprihatinkan ini terlihat dari pertumbuhan panjang jalan. Badan Pusat Statistik dan Badan Pengelola Jalan Tol menyebutkan, panjang jalan di seluruh Indonesia tahun 2010 mencapai 478.667 kilometer.

Namun, dari data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, hanya ada 446.278 kilometer tahun 2010, sementara panjang tol hanya 760 kilometer. Tahun ini, panjang tol baru bertambah sekitar 3 kilometer.

Kian memprihatinkan, dari panjang jalan ini, hanya 25,99 persen jalan dalam kondisi baik dan 30,99 persen dalam kondisi sedang. Selebihnya, 24,23 persen, dalam kondisi rusak ringan dan 19,40 persen rusak berat. Kondisi ini menjadi kontraproduktif bagi pengembangan ekonomi, termasuk ekonomi pedesaan.

Ketua Umum Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini di Jakarta, Senin (12/3/2012), menegaskan, infrastruktur jalan dan pertanian menjadi kendala utama dalam pengembangan produk hortikultura, seperti buah dan sayur, yang memiliki daya saing.

Studi dari Institute for Transportation and Development Policy Indonesia menyebutkan, saat ini rata-rata kerugian akibat kemacetan adalah Rp 26 triliun-Rp 27 triliun per tahun. Jumlah ini di luar subsidi BBM Rp 123,723 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.

Padahal, kebutuhan infrastruktur bukan hanya jalan, melainkan juga pengairan, bandar udara, pelabuhan, dan ruang pendingin untuk hortikultura dan produk perikanan.

”Infrastruktur jalan saja tidak cukup. Pemerintah juga harus membangun rantai pendingin komoditas buah dan sayur mulai dari hulu hingga hilir, seperti mobil berpendingin hingga ruang pendingin yang dekat dengan konsumen,” ujar Benny.

Perbaikan infrastruktur termasuk jalan raya tidak bisa berharap banyak dari pemerintah. Belanja modal dalam APBN Perubahan 2012 hanya Rp 168,875 triliun. Dana ini 11,1 persen lebih tinggi daripada APBN 2012 sebesar Rp 151,975 triliun.

Lebih tingginya alokasi belanja modal ini terutama untuk alokasi program infrastruktur yang pendanaannya berasal dari saldo anggaran lebih sampai tahun 2011 sebesar Rp 20,29 triliun. Dana ini jelas tak cukup untuk berbagai kebutuhan aneka infrastruktur di seluruh Tanah Air.

Semisal dalam infrastruktur perkeretaapian. Peneliti perkeretaapian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Hidayat, menegaskan, buruknya infrastruktur perkeretaapian menjadi salah satu contoh buruknya keberpihakan terhadap sektor ini. Padahal, sektor ini bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang boros BBM.

”Awalnya, saya bersemangat dengan dana pengalihan bahan bakar minyak. Namun, dengan dana Rp 25 triliun bisa apa? Jelas diperlukan lebih banyak dukungan. Uang Rp 25 triliun hasil menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500 per liter itu tidak ada artinya,” ujar Taufik, yang baru saja studi banding melihat perkeretaapian China.

Perbankan siap
Soal dana ini sebenarnya bukan kendala mengingat perbankan sesungguhnya antusias masuk ke pendanaan proyek infrastruktur. Tak hanya bank pemerintah, bank umum swasta juga mulai mengalokasikan dana guna pembiayaan atau kredit proyek infrastruktur.

Beberapa bank sebenarnya sudah berkomitmen menyediakan dana untuk kredit infrastruktur.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bahkan menetapkan infrastruktur sebagai sektor utama yang akan dibidik tahun ini. Sekretaris Perusahaan BNI Tribuana Tunggadewi mengemukakan, bagi perbankan, hambatan pembiayaan infrastruktur adalah soal kepastian pembebasan lahan.

PT Bank Central Asia Tbk pun membidik pembiayaan bandara, tol, dan pelabuhan. Juga PT Bank CIMB Niaga Tbk yang menyediakan Rp 5 triliun pada tahun ini untuk pembiayaan infrastruktur. (Hermas E Prabowo/Haryo Damardono/Dewi Indrastuti)

SELENGKAPNYA BACA KOMPAS CETAK HARI INI