Forum Lobi Bahas Harga BBM Berjalan Alot

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum lobi dalam pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 di DPR, Jumat (30/3/2012) malam, berjalan alot. Hingga pukul 20.45 WIB, belum ada titik temu mengenai rencana amandemen pasal dalam UU APBN yang mengatur harga eceran BBM bersubsidi tidak naik.

Lobi itu hanya diikuti oleh enam fraksi, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Keseluruhannya adalah parpol koalisi.

Adapun fraksi oposisi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura, memilih keluar dari forum lobi lantaran agenda forum tersebut menyamakan persepsi mengenai batasan yang bakal memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Seluruh fraksi oposisi itu berpendapat tak perlu ada penambahan pasal dan tetap mempertahankan substansi Pasal 7 Ayat 6. Dengan kata lain, tetap mempertahankan harga BBM saat ini.

Sebelumnya, dalam pandangan fraksi ketika rapat paripurna sejak pukul 14.30 hingga 16.00, seluruh fraksi partai koalisi sepakat menambahkan Ayat 6a dalam Pasal 7. Ayat itu yang memberi keleluasaan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dengan batasan tertentu.

Penentuan naik atau tidaknya harga tersebut berpatokan pada asumsi ICP pada APBN Perubahan 2012 sebesar 105 dollar AS per barrel. F-PAN mengusulkan pemerintah bisa menaikkan harga BBM jika harga ICP telah melebihi 15 persen dari 105 dollar AS per barrel. Fraksi Partai Demokrat mematok batasan 5 persen, Fraksi Partai Golkar memberi ambang 15 persen, PKB sebesar 17,5 persen, PKS sebesar 20 persen, dan PPP sebesar 10 persen.

Di tengah lobi itu, fraksi meminta waktu untuk rapat internal. "Golkar dan PKS belum sepakat," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso sebelum meminta pandangan para anggota Partai Golkar.