Menaikkan Harga BBM itu Ide Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat akan sangat sulit menerima rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Selain ide kenaikkan itu buruk, argumentasinya lemah, dan dikomunikasikan dengan buruk, pemerintah juga sedang kehilangan kepercayaan dari masyarakat.   

"Menaikkan harga BBM itu ide buruk, dipersiapkan dengan buruk, dikomunikasikan dengan buruk, dan dilakukan oleh orang-orang yang buruk," kata pengamat ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Iman Sugema, dalam Diskusi "Akuntablitas Kenaikkan Harga BBM" di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) di Jakarta, Jumat (30/3/2012).   

Menurut Iman Sugema, rencana kenaikkan harga BBM saat ini sulit diterima masyarakat karena pemerintah telah kehilangan kredibilitas dan kepercayaan di mata publik. Masyarakat sulit menerima logika bahwa APBN akan jebol, jika harga BBM tidak dinaikkan.  

"Soalnya, para politisi dan pejabat pemerintah mempertontonkan kebohongan, seperti dalam berita, bahkan dalam sidang di pengadilan," katanya.  

Tambahan subsidi BBM yang sekitar Rp 55 triliun tidak akan menjebolkan APBN. Kondisi itu terjadi terutama karena banyaknya tambahan anggaran lain, yaitu subsidi listrik sampai Rp 48  triliun, subsidi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Rp 25,600 triliun, dan cost recovery minyak dan gas Rp 27,6 miliar.

Sementara, di luar tambahan itu, sebenarnya pemerintah juga mendapat tambahan penerimaan minyak untuk negara sebesar Rp 53,38 triliun.  

"Masalahnya bukan soal APBN jebol, tetapi pemerintah tidak mau memberikan tambahan penerimaan minyak untuk menutup pembengkakan subsidi BBM. 

Akibatnya, rakyat dibebani karena harus membayar BBM lebih mahal dan daya belinya melemah. Rencana kenaikkan BBM adalah kebijakan publik buruk dan salah dan harus dibatalkan," katanya.