PKS: Berbeda Bukan Berarti Berpisah

Kompas.com - 01/04/2012, 08:42 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera tetap akan berada di koalisi pemerintahan meskipun telah berbeda sikap terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Meski demikian, PKS tetap siap jika nantinya harus menjadi oposisi.

"Berbeda bukan berarti berpisah," kata Ketua DPP PKS Nasir Djamil, di Jakarta, Minggu (1/4/2012). Nasir ditanya sikap PKS kedepan di koalisi setelah membuktikan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dalam rapat paripurna.

Nasir mengatakan, ketika diajak berkoalisi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS meminta agar tetap bisa bersikap kritis jika ada kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat.

Ketua DPP PKS lainnya, Aboe Bakar Al Habsy, mengatakan, Yudhoyono pasti akan menyikapi perkembangan dalam Rapat Paripurna di DPR. Jika pun nanti harus kehilangan kekuasaan di kabinet, kata dia, PKS siap.

"PKS bukan tipe partai yang takut kehilangan kekuasaan. Para menteri itu adalah kader yang ditugaskan untuk membantu akselerasi pembangunan nasional. Mentalitas kami siap saja ditugaskan di mana pun, baik di dalam pemerintahan maupun di luar," kata Aboe Bakar.

Seperti diberitakan, ketika pengambilan keputusan mengenai amandemen Pasal 7 Ayat 6 UU APBNP 2012, hanya PKS di koalisi yang bersikap tetap mempertahankan pasal tersebut tanpa ada tambahan Ayat 6a. Pasal 7 Ayat 6 mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.

Adapun parpol koalisi lain, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui tambahan Ayat 6a. Substansi ayat itu memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.

Perbedaan sikap PKS tak hanya soal BBM. Sebelumnya, Fraksi PKS juga mendukung usulan penggunaan hak interpelasi terkait pengetatan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat untuk terpidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika.

F-PKS juga mendukung Rancangan Undang- Undang Keamanan Nasional dikembalikan ke pengusulnya, yakni pemerintah. F-PKS juga pernah berseberangan dengan Demokrat dengan mendukung opsi C ketika pengambilan keputusan terkait kasus Bank Century.

Sikap berbeda dari F-PKS juga tercermin saat partai itu mendorong pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Syarat dan Cara Mengajukan Kartu Kredit Mandiri lewat HP

    Syarat dan Cara Mengajukan Kartu Kredit Mandiri lewat HP

    Whats New
    Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

    Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

    Whats New
    Para Pemilik Holywings, Club Malam yang Promosinya Menuai Kontroversi

    Para Pemilik Holywings, Club Malam yang Promosinya Menuai Kontroversi

    Whats New
    Cek Besaran Gaji Ke-13 PNS yang akan Cair Mulai 1 Juli 2022

    Cek Besaran Gaji Ke-13 PNS yang akan Cair Mulai 1 Juli 2022

    Whats New
    Daftar PNS dan ASN yang Bakal Terima Gaji Ke-13 pada Juli 2022

    Daftar PNS dan ASN yang Bakal Terima Gaji Ke-13 pada Juli 2022

    Whats New
    Apa Saja Akibatnya bila Seseorang Terkena Sanksi BI Checking?

    Apa Saja Akibatnya bila Seseorang Terkena Sanksi BI Checking?

    Spend Smart
    Erick Thohir Perintahkan KAI 'Blacklist' Pelaku Pelecehan Seksual di KA dan Segera Proses Sanksi Hukumnya

    Erick Thohir Perintahkan KAI "Blacklist" Pelaku Pelecehan Seksual di KA dan Segera Proses Sanksi Hukumnya

    Whats New
    Jembatan Gantung Kaca Pertama di Indonesia Ditargetkan Rampung September Mendatang

    Jembatan Gantung Kaca Pertama di Indonesia Ditargetkan Rampung September Mendatang

    Whats New
    Ini Cara Beli Minyak Goreng Curah Pakai Aplikasi PeduliLindungi

    Ini Cara Beli Minyak Goreng Curah Pakai Aplikasi PeduliLindungi

    Whats New
    Suguhkan Pencak Silat, Shopee Java in Paris Tuai Antusiasme Tinggi

    Suguhkan Pencak Silat, Shopee Java in Paris Tuai Antusiasme Tinggi

    Whats New
    Pasar Persaingan Sempurna: Pengertian, Contoh, dan Ciri-cirinya

    Pasar Persaingan Sempurna: Pengertian, Contoh, dan Ciri-cirinya

    Spend Smart
    Mudah, Begini Cara Transfer GoPay ke OVO dan Sebaliknya

    Mudah, Begini Cara Transfer GoPay ke OVO dan Sebaliknya

    Whats New
    Seputar Tanah HGB, Pahami Aturan dan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan

    Seputar Tanah HGB, Pahami Aturan dan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan

    Earn Smart
    Carsome Luncurkan Lembaga Pelatihan Carsome Academy dan Beri Beasiswa, Seperti Apa?

    Carsome Luncurkan Lembaga Pelatihan Carsome Academy dan Beri Beasiswa, Seperti Apa?

    Rilis
    Pengamat: Degradasi Tanah Bisa Ancam Ketahanan Pangan

    Pengamat: Degradasi Tanah Bisa Ancam Ketahanan Pangan

    Rilis
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.