DPRD Jateng Menilai Pengembangan Pertanian Gagal

SEMARANG, KOMPAS.com - Pengembangan pertanian di Jawa Tengah, dalam program Bali Desa Bangun Desa selama 2011, menurut kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinilai gagal.

Buktinya, akumulasi pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas hanya 1,3 persen, masih kalah dibanding pencapaian sektor pertanian 2010 sebesar 2,5 persen.

"Pertumbuhan sektor pertanian 1,3 persen tersebut, jauh tertinggal dengan pertumbuhan sektor-sektor PDRB yang lain. Pada tahun 2011, pemprov menargetkan pertumbuhan pertanian 6,8 persen, namun pada akhir 2011 hanya tercapai 1,3 persen, jauh dibanding pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD, Chamim Irfani, Rabu (11/4/2012) di Semarang, Jawa Tengah.

Jika program Bali Desa Bangun Desa bertumpu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, utamanya pertanian dalam arti luas mencakup sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, tentu program ini belum berhasil.

Penilaian ini bukan sepihak atau penilaian tendensius, tapi benar adanya atas data dan fakta dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, Tahun Anggaran 2011 yang disampaikan pekan lalu.

Secara sektoral, dari tiga sektor utama ekonomi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah terjadi pada sektor pertanian hanya 1,3 persen. Angka pertumbuhan jauh lebih rendah dari target Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2011 sebesar 6,48 persen. Sektor yang tumbuh baik hanya sektor industri dan sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (PHR) dapat tumbuh tinggi, 7,5 persen.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Jateng, Rukma Setya Budi, mengemukakan pula, kegagalan peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan, terutama sektor pertanian bisa jadi akibat kendala infrastruktur.

Upaya pemberdayaan petani, supaya pertanian Jawa Tengah dapat menghasilkan produksi sebesar 10 juta ton gabah, ternyata kurang diimbangi perbaikan infrastruktur. Seperti masih banyak jalan sentra pertanian rusak, jaringan irigasi yang tidak berfungsi, juga kegagalan kebijakan pengamanan beras produksi petani saat panen raya.

Menurut anggota DPRD lainnya, Alfasadun, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sektor pertanian hanya 1,3 persen tentu tidak mampu memberi kesejahteraan para petani. Angka pertumbuhan 1,3 persen dimakan habis oleh inflasi nasional yang rata-rata di atas 5 persen.

"Di samping tidak memberi peningkatan kesejehtaraan hidup petani, sektor ini juga tidak mampu memberikan lapangan kerja baru, penyerapan tenaga kerja di pedesaan. Akibatnya, di pedesaan identik dengan kemiskinan, pengangguran terselubung serta maraknya urbanisasi," kata Alfasadun.

Rendahnya kesejahteraan para petani juga terlihat dari angka Nilai Tukar Petani (NTP) (105,75) yang kisarannya masih dibawah standard ideal yakni 120 sampai 200.

NTP sebesar (105,75) merupakan kenaikan dari NTP tahun sebelumnya (2010) yang sebesar 104, adanya kenaikan 1,75 suatu kenaikan yang sangat kecil dibandingkan dengan angka inflasi.

Secara terpisah Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, mengatakan, penilaian atas kinerja sektor pertanian dari DPRD itu merupakan masukan. Berbagai masukan itu telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja perangkat daerah, yang bertanggungjawab di sektor pertanian.