Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BBM Tak Naik, Inflasi Dijaga 5 Persen

Kompas.com - 19/04/2012, 18:02 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya menekan laju inflasi pada 2012 seiring batalnya rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada April 2012. Pada APBN Perubahan 2012, laju inflasi dipatok mencapai 6,8 persen.

"BBM tidak naik. Jadi inflasi harus di kisaran 5 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa kepada para wartawan di halaman Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/4/2012).

Selain itu, sambung Hatta, pemerintah juga akan berupaya agar ekonomi tumbuh sebesar 6,5 persen pada 2012. Pemerintah juga berusaha mempertahankan defisit anggaran di bawah angka 3 persen.

Ke depan, sambung Hatta, pemerintah akan menyusun kembali postur APBN. Ada sejumlah pos yang akan mengalami perubahan. Saat ini, pembahasan di tingkat kabinet masih terus dilakukan.

Terkait inflasi, seperti warta Kompas, Kepala Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan, dampak pembatasan konsumsi BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin yang rencananya berlaku mulai Juli 2012 kecil terhadap inflasi.

"Kalau pemerintah menempuh pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk mobil pribadi di wilayah Jawa-Bali untuk kapasitas mesin cc tertentu ke atas memang kita perkirakan dampak inflasi tidak terlalu besar," sebut Perry dalam diskusi dengan wartawan, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Perry menerangkan, bila pemerintah memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi untuk seluruh mobil pribadi maka akan ada tambahan sebesar 0,7 persen terhadap angka inflasi. Sementara itu, jika pemerintah hanya memberlakukan pembatasan untuk mobil pribadi dengan kapasitas mesin tertentu maka dampaknya terhadap inflasi jauh lebih rendah.

"Perkiraan kita dampaknya kepada tambahan inflasi 0,3 persen," tambah Perry.

Dengan pembatasan BBM bersubsidi, kata dia, inflasi bisa mencapai sekitar 4,7 persen hingga akhir tahun. "Kalau yang dilakukan hanya pembatasan untuk mobil pribadi maka pertumbuhan ekonomi 6,4 persen masih bisa dicapai dengan inflasi 4,4 persen tambah 0,3 persen," kata Perry terkait prediksi BI hingga akhir tahun 2012.

Pemerintah akan melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang dijadwalkan dilakukan pada Juli 2012. Rencana ini akan dilakukan di wilayah Jabodetabek.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Senin (16/4/2012), mengatakan, pembatasan memang sudah dimulai pada Mei 2012. Namun itu khusus bagi kendaraan instansi pemerintah baik pusat dan daerah, BUMN dan BUMD di wilayah Jawa-Bali.

"Setelah itu, ada waktu 60 hari sebelum diberlakukan untuk masyarakat di wilayah Jabodetabek dan selanjutnya secara bertahap di wilayah Jawa-Bali sesuai ketersediaan Pertamax-nya," ujar Evita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com