Porsi Pemerintah di Bank BUMN Kian Susut

JAKARTA, KOMPAS.com - Saham Pemerintah di bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kian merosot. Bila Pemerintah tidak punya keinginan menjaga kepemilikan sahamnya maka Pemerintah bisa kehilangan kontrol di bank BUMN. "Bisa disebut majority tergantung batasan, kalau di Bank Indonesia itu kepemilikan saham sebanyak 51 persen menjadi pengendali," sebut Direktur Eksekutif Katadata, Metta Dharmasaputra, kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (22/5/2012).

Pada tahun 2011, menurut data dari Bank Indonesia dan laporan keuangan bank, kepemilikan Pemerintah pada Bank Mandiri tinggal 60 persen, BNI 60 persen, BRI 56,75 persen, dan BTN 71,9 persen. Hal ini bisa terjadi karena bank membutuhkan banyak modal untuk operasinya, tetapi mendapatkannya dari right issue. "Caranya jual saham untuk dapat modal," sambung Metta.

Persentase tersebut bisa semakin merosot dalam beberapa tahun ke depan bila Pemerintah tidak segera mengantisipasinya. Bila itu terjadi maka bank BUMN tidak bisa punya peran yang besar dalam pembangunan infrastruktur. "Padahal Bank BUMN juga sebagai garda depan untuk menjaga moneter," kata Metta.

Sebagai solusi, lanjut Metta, Pemerintah termasuk DPR RI dan Bank Indonesia harus punya niat untuk menjaga porsi saham milik Pemerintah di bank BUMN. "Kalau tidak ada political will dari Pemerintah dan BI untuk menginjeksi dana maka kepemilikan akan merosot," pungkas dia.