Tak Ada Basmi Penimbunan pada Gerakan Hemat Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, berpendapat ada yang kurang dari gerakan nasional penghematan energi. Hal itu adalah upaya pembasmian penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Menyangkut lima gerakan itu menurut saya ada yang kurang. Ada satu gerakan yang harus dilakukan itu adalah pembasmian penimbunan BBM bersubsidi," sebut Satya kepada Kompas.com, di DPR, Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Menurutnya, secara kasat mata terlihat jelas bahwa kuota volume BBM bersubsidi yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu terlampaui. Ini bukan semata karena permintaan yang bertambah. Tetapi, kata Satya, ada kegiatan penyelewengan yakni penimbunan BBM bersubsidi.

"Penimbunan yang pada akhirnya masyarakat tidak bisa beli di SPBU tapi di pengecer. Ini yang Pemerintah harus menjadikan bagian dari gerakan nasional," tegas Satya.

Ia menyebutkan, untuk memberantas masalah penimbunan BBM bersubsidi tidak bisa sekadar mengandalkan tim pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi yang ada di kementerian atau lembaga. Keterlibatan Pemerintah Daerah sangat diperlukan. "Makanya lima itu perlu ditambah satu gerakan lagi. Ya harus ada satu task force," pungkas Satya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta, Selasa (29/5/2012) malam, menyampaikan lima kebijakan terkait gerakan nasional penghematan energi serta peningkatan pendapatan negara dan optimasi anggaran.

Pertama, pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU. Kedua adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, juga untuk BUMN dan BUMD.

Ketiga, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Keempat adalah konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi.

Kebijakan kelima adalah penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan-jalan.