Asal Seimbang, Sumbang IMF

Seluruh segi kehidupan terikat oleh hukum keseimbangan. Hukum ini menghendaki pengelolaan energi yang seimbang agar energi itu dapat dipakai untuk mencapai prestasi maksimal. Energi yang terlalu besar atau terlalu kecil bisa membunuh sebuah entitas.

Begitu juga sumber daya keuangan yang dimiliki sebuah negara, sebagai salah satu asal energi dalam pembangunan nasional, perlu dimanfaatkan secara seimbang. Dalam konteks cadangan devisa yang dikelola Bank Indonesia (BI), pemakaian cadangan devisa yang terlalu boros dapat membahayakan daya tahan sektor keuangan nasional. Devisa juga semakin sulit didapat karena ekspor semakin sukar mendapatkan pembeli, dan berutang pun semakin mahal biayanya.

Atas dasar itu, wajar jika banyak orang mempertanyakan niat Indonesia menyumbang sekitar 1 miliar dollar AS dari cadangan devisanya, yang per 9 Juli 2012 ada di level 106 miliar dollar AS, kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Penyebabnya, pertama, orang mafhum bahwa ini adalah IMF yang sama dengan IMF tahun 1997-1998 yang memberikan rekomendasi penyehatan perbankan berbiaya sekitar Rp 600 triliun.

Kedua, Indonesia juga sudah terikat dalam perjanjian pertukaran cadangan devisa dalam skema Inisiatif Chiang Mai yang Dimultilateralisasi (CMIM) dengan sembilan negara ASEAN plus China, Korea Selatan, dan Jepang. Nilai CMIM adalah 120 miliar dollar AS, bahkan akan digandakan menjadi 240 miliar dollar AS.

Dengan CMIM ini, Indonesia harus berkontribusi 4,7 miliar dollar AS yang akan diserahkan sewaktu-waktu jika ada anggota CMIM yang kekeringan dollar AS. Kontribusi itu bisa naik menjadi 9,5 miliar dollar AS jika nilai CMIM digandakan.

Ketiga, masih banyak kebutuhan dana di dalam negeri yang belum terpenuhi, terutama infrastruktur. Hal ini antara lain muncul dalam rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR dengan PT Sarana Multi Infrastruktur, Pusat Investasi Pemerintah, dan Pusat Pembiayaan Perumahan di Jakarta.

Dua dari ketiga lembaga itu berharap mendapatkan tambahan dana agar dapat melanjutkan ekspansi pengembangan infrastruktur. Sarana Multi Infrastruktur meminta Rp 2 triliun dan Pusat Pembiayaan Perumahan Rp 4,5 triliun. Namun, mereka harus melalui proses politik panjang untuk mendapatkan dana tersebut.

”Sementara untuk menyumbang IMF yang setara Rp 9 triliun, pemerintah mudah saja menyetujuinya. Ini untuk ketiga lembaga pengembang infrastruktur tidak sampai Rp 9 triliun, tetapi sulit,” demikian protes anggota Komisi XI DPR, Dolfie Ofp.

Fenomena ini membutuhkan perenungan mendalam, terutama karena protes Dolfie bisa diartikan ada gangguan atas berlakunya hukum keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya keuangan Indonesia. Namun, Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo mengantongi dua alasan mengapa Indonesia ikut meminjami IMF.

Alasan pertama, Indonesia diminta untuk berkontribusi memperkuat IMF adalah karena negara ini sudah termasuk dalam kelompok 20 negara terhormat sejagat secara ekonomi, yakni G-20. Alasan kedua, cadangan devisa yang dipinjamkan tidak serta-merta dialihkan kepada IMF. Itu hanya dialirkan jika krisis ekonomi, yang kini bersumber di Eropa (kawasan pemegang jatah posisi direktur pelaksana IMF) memburuk, persis sama dengan syarat CMIM.

Pertanyaannya, bagaimana jika perekonomian Eropa memburuk dan berdampak pada terkurasnya cadangan devisa di beberapa negara di Asia Tenggara? Itu berarti, kesepakatan CMIM akan dieksekusi dengan skenario terburuk menguras 4,7 miliar dollar AS cadangan devisa di BI.

Lalu, jika anggota IMF lain terpuruk, komitmen pinjaman 1 miliar dollar AS pun akan dilaksanakan. Belum lagi jika rupiah semakin terpuruk karena kebutuhan pembayaran impor atau utang, maka cadangan valuta asing di pasar domestik akan terkuras. BI dan pemerintah sudah pasti memiliki cara untuk mencegah pemburukan ekstrem itu. Namun, soal aliran dana yang mudah untuk proyek infrastruktur masih butuh kerja keras. (ORIN BASUKI)