Perbanas: Gaji Direksi Perbankan Tidak Perlu Dipertentangkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) merasa tidak perlu mempertentangkan remunerasi, termasuk gaji direksi perbankan, di Tanah Air. Hal itu hanya akan menjadi kontroversi. Ketua Perbanas Sigit Pramono menjelaskan, pemberian remunerasi dan gaji bagi direksi ataupun karyawan adalah hak dari perbankan masing-masing.

Dia menganggap adalah hal wajar memberikan sebuah apresiasi atas kinerjanya saat ini. "Kalau bankir di Indonesia gajinya lebih tinggi dari bankir di Asia, saya tentu sudah punya rumah di Singapura. Ini sebaiknya jangan dipertentangkan. Hanya akan jadi kontroversi saja," kata Sigit selepas diskusi acara Indonesia Bankir Award di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Rabu (18/7/2012) malam.

Memang perbankan di Tanah Air saat ini diimbau untuk melakukan efisiensi dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Selain karena tuntutan dari perbankan internasional, hal itu akan menjadi ukuran kesehatan perbankan di Tanah Air. "Seluruh biaya termasuk gaji direksi ada di laporan keuangan. Cek saja di situ. Apakah sebesar itu," ujarnya.

Di luar soal efisiensi, Sigit juga mempermasalahkan saat BI menyinggung pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan di Indonesia yang masih tinggi. Seharusnya, NIM ini tidak perlu dipermasalahkan . "NIM itu bukan dosa, melainkan prestasi. NIM itu hak, bukan inefisien. Dengan NIM yang besar, bank bisa menggaji karyawan dan direksi. Ini malah lucu, kalau NIM kecil diapresiasi, kalau NIM besar malah diprotes," tuturnya.

Sekadar catatan, BI merilis hasil studi tentang perbandingan biaya remunerasi dan gaji direksi ataupun karyawan perbankan di empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Studi dilakukan pada empat bank besar di masing-masing negara. Hasilnya, kontribusi gaji terhadap biaya overhead perbankan mencapai 2,44 persen (Indonesia), 1,81 persen (Filipina), 1,74 persen (Malaysia), 1,34 persen (Thailand).

Sementara gaji karyawan di perbankan mencapai Rp 93 juta per tahun (Filipina), Rp 194 juta per tahun (Indonesia), Rp 236 juta per tahun (Malaysia), dan Rp 300 juta per tahun (Thailand). Di sisi lain, remunerasi direksi perbankan mencapai Rp 2 miliar per tahun (Thailand), Rp 5,6 miliar per tahun (Malaysia), dan Indonesia mencapai Rp 12 miliar per tahun. "Saya pikir data tersebut perlu dikaji lagi," katanya.