Sebelum Dijual, Inalum Diminta Rapat Internal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) untuk segera melakukan rapat internal sebelum perusahaan tersebut akan diambilalih oleh pemerintah dan selanjutnya akan dijual ke investor strategis. Sehingga kajian internal tersebut akan memberikan nilai lebih dari perseroan.

"Kita minta Inalum untuk melakukan rapat internal dalam dua bulan ini, sekitar Agustus dan September untuk menyepakati hal-hal terkait perseroan dan rencana perseroan setelah dijual," kata Hidayat selepas Rapat Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) di kantor BI Jakarta, Jumat (10/8/2012).

Rapat internal ini akan menyepakati khususnya dalam urusan karyawan, manajemen hingga transisi setelah diambilalih oleh pemerintah, bahkan hingga setelah dilelang kepada investor strategis. Harapannya, kesepakatan ini akan berlaku sampai perusahaan resmi dilelang pada akhir Oktober 2013.

"Kajian internal ini akan mengatur kesepakatan saat masa transisi, manajemen boleh dan tidak boleh apa, karyawan harus begini dan lain-lain. Kesepakatan ini akan berlaku hingga setahun ke depan, mulai Oktober 2012-Oktober 2013," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan khususnya renegoisasi soal harga penjualan Inalum, investor yang tertarik membeli hingga kesiapan dana APBN untuk mengambilalih sementara. "Dalam dua bulan ke depan, kami akan bicara dengan Kementerian Keuangan terkait hal ini," jelasnya.

Jika terjadi kesepakatan harga dan keinginan untuk menggunakan dana APBN, maka pemerintah akan segera mengajukan permohonan persetujuan ke DPR. Dari sisi investor, pemerintah menginginkan agar investor yang mengambil adalah mayoritas dari anak usaha pemerintah. Namun Hidayat tetap mempersilahkan mekanisme lelang secara terbuka.

Setelah diambil alih oleh pemerintah nanti, Hidayat juga menginginkan agar Inalum meningkatkan kapasitas produksi dari semula 250.000 ton menjadi 600.000 ton. "Untuk peningkatan kapasitas tersebut, investasi yang harus dikeluarkan mencapai 1,3 miliar dollar AS," tambahnya.

Sekadar catatan, kontrak kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bakal berakhir pada Oktober tahun depan. Pemerintah pun sudah ancang-ancang mengambil alih 58,9 persen saham Inalum dari kepemilikan Nippon Asahan Aluminium (NAA) dengan menyiapkan anggaran hingga Rp 7 triliun.

Hingga saat ini, pemerintah masih berkutat soal dana pembelian saham Inalum tersebut. Nantinya, setelah Inalum dikuasai pemerintah, baru Inalum dilelang oleh negara. "Siapapun yang berani membayar dengan harga tinggi atau termahal, dia lah yang berhak memiliki Inalum," tambah Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan.

Hingga saat ini, Dahlan sudah kebanjiran pesanan untuk melepas Inalum. Investor yang berminat membeli Inalum adalah dari Jepang dan India.

Sementara perusahaan lokal yang berminat membeli Inalum adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), perusahaan BUMN dan perusahaan swasta seperti PT Toba Bara Sejahtera. "Mereka tertarik membeli Inalum," tambahnya.

Salah satu investor yang ngebet membeli Inalum tersebut adalah NAA sendiri yang masih melobi untuk memperpanjang kontrak. Selain itu, National Aluminium Company (Nalco) yang merupakan produsen alumunium asal India juga menyatakan siap membeli saham Inalum. Bahkan, Nalco kabarnya sudah melakukan presentasi di depan Pemerintah Indonesia mengenai rencana pengambilalihan Inalum tersebut.

BL Bagra, pimpinan Nalco mengakui perusahaannya memang berminat mengambil alih Inalum. Pihaknya kini tengah menunggu kabar dari Pemerintah Indonesia. "Apakah Indonesia akan menawarkan kami bagian saham atau memberikan lagi ke Jepang, kami tidak tahu," ujar Bagra.