Pertumbuhan Ekonomi Tak Jamin Kesejahteraan

JAKARTA, KOMPAS.com -  Mengukur pembangunan hanya dari produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi menghilangkan kenyataan ada ketimpangan di masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Hal ini disebabkan produk domestik bruto hanya melihat pendapatan secara rata-rata dan pertumbuhan ekonomi tidak melihat manfaat pembangunan pada manusia.

Demikian disampaikan Eric Maskin, penerima penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2007, dan Kaushik Basu, Guru Besar Ekonomi Universitas Cornell, Amerika Serikat, kepada Kompas, Selasa (4/9/2012) petang, di Jakarta. Keduanya akan menyampaikan pandangan mereka tersebut dalam konferensi Asosiasi Pembangunan Manusia dan Kapabalitas (Human Development and Capability Association) di Jakarta hari ini.

Konferensi membahas berbagai ukuran untuk melihat dampak pembangunan terhadap masyarakat selain dari hanya menggunakan produk domestik bruto (PDB). Maskin dan Basu sependapat, hanya mengandalkan PDB tidak akan menyelesaikan persoalan ketimpangan yang melebar meskipun pertumbuhan ekonomi sangat tinggi.

Ada banyak cara mengukur apakah pertumbuhan ekonomi menyejahterakan masyarakat. Maskin mencontohkan, manfaat pertumbuhan ekonomi atau pembangunan juga dapat diukur melalui, antara lain, umur harapan hidup, angka kematian bayi, dan angka partisipasi sekolah.

Program Pembangunan PBB (UNDP) menggunakan Indeks Pembangunan Manusia yang mengukur derajat kesehatan, angka partisipasi sekolah, dan pertumbuhan ekonomi untuk mengukur manfaat pembangunan.

Menurut Basu, ada cara lain melihat manfaat pembangunan, antara lain melihat dari sisi kebebasan dan rasa berdaya. Kebebasan itu, antara lain, bebas dalam pilihan politik, bebas memasuki lapangan kerja karena memiliki keterampilan memadai, hingga bebas melakukan tukar-menukar di pasar karena memiliki kesempatan sama. Mengukur manfaat kebebasan dalam ekonomi juga menjadi topik konferensi.

Maskin dan Basu menyebutkan, globalisasi adalah salah satu penyebab ketimpangan kesejahteraan, terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Globalisasi dapat menaikkan pendapatan rata-rata, tetapi menimbulkan masalah distribusi pendapatan. Keduanya mencontohkan, globalisasi menguntungkan hanya tenaga kerja terlatih dan terdidik. Mereka yang tidak terlatih tertinggal dan bahkan pendapatan mereka dapat turun.

Karena itu, menjadi tugas pemerintah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapat manfaat yang sama dari globalisasi. ”Salah satunya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kerja secara merata,” kata Maskin.

Basu menambahkan, mekanisme pasar tidak bisa dihindari karena setiap orang punya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi di pasar. ”Namun, itu semakin menekankan tanggung jawab besar pemerintah untuk terus-menerus dan tekun berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya, yaitu pangan, kesehatan, dan pendidikan,” katanya. (NMP/HAM)