Keterampilan Buruh, Kunci Tekan Kesenjangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunci mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah melalui peningkatan kapasitas kelompok buruh dengan keterampilan paling minim. Hal ini terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Demikian pemikiran penting sekaligus relevan yang mengemuka dalam Konferensi Internasional Asosiasi Pembangunan Manusia dan Kapabilitas (Human Development and Capability Association), di Jakarta, Rabu (5/9/2012). Tema konferensi yang diikuti akademisi dari 39 negara itu adalah ”Mengevaluasi Pembangunan: Apakah Kita Sudah Melakukannya dengan Benar?”.

Eric Maskin, peraih Nobel Ekonomi pada 2007, berpendapat, globalisasi belakangan justru meningkatkan kesenjangan kesejahteraan di negara-negara berkembang. Ini diprofilkan oleh kelompok buruh dengan keterampilan paling minim. Mereka semakin sulit bersaing dalam pasar kerja yang kian kompetitif.

”Di Indonesia juga terjadi kesenjangan yang makin lebar. Hal ini terkait dengan globalisasi. Saya berpendapat, buruh di kelas terbawah membutuhkan pelatihan agar dapat berkompetisi di pasar global,” kata Maskin, yang mengajar di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Maskin menegaskan, pelatihan dan pendidikan buruh menjadi keniscayaan. Pemerintah harus bertanggung jawab mewujudkan hal ini, baik secara langsung maupun lewat subsidi.

Guru Besar Ekonomi Universitas Cornell, AS, Kaushik Basu menyatakan, pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan melebarnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat adalah fenomena umum di negara berkembang pada era globalisasi. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia.

Menurut Basu, dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia termasuk luar biasa karena selalu di atas 6 persen selama dua tahun terakhir. Meski demikian, pertumbuhan tetap memerlukan sentuhan humanisme. ”Globalisasi ada di luar sana. Kita tidak bisa komplain karena nyatanya globalisasi juga membawa pertumbuhan ekonomi. Yang harus dilakukan adalah bagaimana mengelola globalisasi agar menguntungkan semuanya,” kata Basu, yang berbicara dalam konferensi itu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana dalam pidato kunci menyatakan, pemerintah tidak sebatas menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator tunggal mengevaluasi pembangunan. Indikator lain pun digunakan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan kesejahteraan.

Armida berpendapat, titik berat pemerintah adalah pada visi dan program kebijakan. Alasan itulah yang menentukan hasil dan manfaat pembangunan. ”Jadi, bukan pada ukurannya karena ukurannya sudah ada, misalnya produk domestik bruto, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Artinya, ukuran itu yang kita gunakan,” kata Armida.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan, kualifikasi angkatan kerja yang didominasi pendidikan dasar turut menghambat ekspansi dunia usaha nasional. Ketidaksesuaian lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan pasar kerja sangat memengaruhi perkembangan industri domestik. (LAS/HAM)