RAPBN 2013 Sulit Wujudkan Kedaulatan Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Krisis pangan yang berkepanjangan tidak juga ingin segera diselesaikan secara menyeluruh melalui komposisi RAPBN 2013. Meskipun alokasi dana untuk ketahanan pangan meningkat menjadi 5 persen, paradigma tentang pangan tetap terbatas pada padi dan pertanian.

Pemerintah dan DPR terus mengabaikan cara pemenuhan pangan secara mandiri berdasarkan potensi keanekargaman sumber daya yang dimiliki Indonesia. Demikan pendapat Aliansi untuk Desa Sejahtera mencermati RAPBN 2013. "Aspek penting dalam upaya untuk membangun kedaulatan pangan bangsa yaitu dukungan kepada produsen pangan kecil justru menurun.Tanpa hal ini tujuan untuk mencapai Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional semakin jauh," kata Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional ADS. Kamis (6/9/2012) di Jakarta.

Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 16 ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada tiga komoditas, yakni beras/pangan, sawit, dan ikan. Menurut Tejo, RAPBN 2013 juga menunjukkan belum adanya kebijakan pangan yang komprehensif dan saling sinergis antar lembaga negara. Hal ini dapat terlihat dari tidak masuknya Kementrian Perdagangan sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam program aksi di bidang pangan. Padahal, pengaturan impor pangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementrian Perdagangan bisa langsung memukul produsen pangan kecil dalam negeri.

Abdul Halim, koordinator pokja perikanan menegaskan, impor pangan di antaranya ikan dan garam menunjukkan ketidaksiapan Indonesia mengurusi pangannya. Program pengendalian impor pangan di 15 propinsi akan jadi pepesan kosong saat Kementerian Kelautan dan Perkinanan menyatakan tidak perlu impor ikan dan garam, tetapi Kementrian Perdagangan terus membuka keran impor yang mengakibatkan nasib produsen dalam negeri terpuruk, seperti sekarang ini.

RAPBN 2013 juga mengabaikan  upaya pemenuhan pangan oleh nelayan produsen kecil. Salah satunya terlihat dari program bantuan langsung masyarakat kepada nelayan yang menurun dari 3.700 kelompok usaha bersama (2012) menjadi 3.300 kelompok (2013)," jelas Halim lagi.

Potensi perikanan tangkap untuk pemenuhan protein bangsa tidak dimaksimalkan dengan kecilnya alokasi untuk KKP, sekitar 0,3 persen dari total RAPBN, tambahnya lagi. "Infrastruktur jelas masih menjadi fokus pembangunan pangan,terutama yang dianggap komoditas unggulan oleh pemerintah, sementara dampak bagi masyarakat produsen pangan skala kecil, hanya dilakukan lewat bantuan dan pemberdayaan." kritik Achmad Surambo, ketua Pokja Sawit ADS.

Tambal sulam dilihat dari subsidi benih (2013) senilai: 76.900 ton (Rp 137,9 miliar), turun jauh dari 2012 sebesar 186.000 ton (Rp. 1,89 triliun). Sementara untuk pupuk, menjadi 7,3 juta ton (Rp. 15,9 triliun), dari sebelumnya Rp. 675 milyar. "Pertanyaannya jatuh kesiapa? Karena subsidi tidak langsung diberikan ke petani, tetapi dinikmati oleh pabrik atau perusahaan benih." Said Abdullah, koordinator pokja beras mengingatkan. Ditingkat produksi, benih dan pupuk saling melengkapi, tidak menggantikan.