Usaha Rumput Laut Wajib Miliki Standar Kelayakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Persyaratan ekspor rumput laut ke China yang berlaku sejak 1 Juni tahun ini telah mewajibkan pelaku usaha rumput laut nasional memiliki sertifikasi kesehatan (health certificate). Terkait itu, Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) mewajibkan seluruh anggotanya untuk memiliki surat kelayakan pengolahan dan sertifikasi keamanan pangan (HACCP).     

Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia Safari Azis, dalam siaran pers, Selasa (9/10/2012) mengemukakan, China telah menyerap lebih dari 50 persen ekspor rumput laut dari Indonesia sejak tahun 2008. Oleh karena itu, semua pihak harus sudah siap memenuhi persyaratan yang diberlakukan seperti adanya permintaan agar bahan baku maupun hasil olahan dilengkapi dengan sertifikasi kesehatan.     

Pelaku usaha rumput laut nasional, kata Safari, diharapkan benar-benar memperhatikan proses sertifikasi. Sekarang ini, sudah tidak bisa lagi pengusaha melakukan proses pengolahan bahan baku secara konvensional. Semua harus dengan tata kelola yang baik dan benar dengan memperhatikan pola budidaya yang baik dan bisnis yang baik untuk pedagang, pengolah hingga eksportirnya.     

"Semua harus memperhatikan tata kelolanya mulai dari bahan baku sampai hasil olahannya agar semua efisien. Sangat ironis, China yang mengimpor bahan baku dari kita saja bisa menjual produk olahannya lebih murah daripada hasil olahan kita sendiri," ungkap Safari.     

Sebaran ekspor rumput laut nasional saat ini meliputi China, Cile, Philipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang, Korea, Eropa, Afrika dan Amerika. Sertifikasi itu diharapkan membantu Indonesia dalam menghadapi persaingan global, meningkatkan daya saing serta mendorong industri perikanan.     

Pihaknya mengharapkan pemerintah untuk mendorong ekonomi biaya murah, agar biaya produksi di Indonesia tidak terlalu tinggi, yakni dengan mengurangi pungutan-pungutan, mempercepat proses perizinan, serta rendahnya suku bunga.