Chairul Tanjung: Batasi BBM Bersubsidi, Pilihan Rasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha sekaligus Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung mengatakan, pilihan paling rasional terkait persoalan bahan bakar minyak (BBM) adalah membatasi konsumsi BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan roda dua dan umum.

"Harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan, namun harus dibatasi agar lebih tepat sasaran, jangan sampai pemilik kendaraan pribadi beroda empat mendapatkan fasilitas itu," kata Chairul usai menghadiri Temu Akbar Alumni Institut Teknologi Surabaya di Jakarta, Sabtu (20/10/2012).

Chairul menjelaskan, masyarakat miskin di Indonesia berhak untuk mendapatkan subsidi energi sehingga tidak adil bagi mereka jika pemerintah menaikkan harga BBM premium.

Namun di sisi lain dia mengakui bahwa subsidi premium selama ini memang lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu sehingga perlu dilakukan terobosan kebijakan agar subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

"Dengan skema subsidi yang tidak tepat sasaran ini, anggaran negara banyak terbebani justru oleh masyarakat yang sebetulnya mampu," kata dia.

Sementara untuk kebijakan pemerintah melarang mobil pemerintah, BUMN dan BUMD untuk menggunakan BBM non subsidi, Chairul menilai langkah tersebut tidak berdampak besar bagi penghematan anggaran negara.

"Jumlah kendaraan milik pemerintah dan perusahaan negara tidak banyak sehingga tidak berpengaruh besar pada anggaran," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini (19/10/2012) mengatakan, pemerintah mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat opsi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap Rp 500 setiap tiga bulan pada 2013.

Subsidi BBM premium dianggap terlalu membebani keuangan negara sehingga anggaran untuk infrastruktur dan stimulan ekonomi lainnya berkurang. Pemerintah harus menambah anggaran subsidi BBM premium sebanyak Rp 79,4 triliun menjadi Rp 216,8 triliun akibat batalnya rencana kenaikan harga BBM pada awal tahun.

Tingginya harga minyak mentah Indonesia, yang pada periode Januari - September mencapai 114,1 dolar AS per barel disebut sebagai salah satu faktor membengkaknya anggaran subsidi karena asumsi dalam APBN Perubahan hanya 105 dolar AS per barel.

Selain itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengatakan, batalnya kenaikan harga premium telah membuat konsumsi pada bahan bakar minyak jenis itu melebihi kuota yang ditetapkan.

Menurut Bambang, kuota konsumsi BBM 2012 harus ditambah sebanyak 3,5 juta kiloliter karena kuota sebelumnya yang berjumlah 40 juta kiloliter tidak cukup untuk memenuhi permintaan.