ABK Asing Makin Bebas

JAKARTA, KOMPAS.com -  Kementerian Kelautan dan Perikanan mengizinkan penempatan anak buah kapal warga negara asing pada kapal-kapal ikan berbendera Indonesia untuk kurun tiga tahun. Hal itu makin membuka peluang pengurasan ikan oleh kapal ikan asing berbendera Indonesia.

Izin penggunaan anak buah kapal (ABK) warga negara asing pada kapal ikan Indonesia tertuang dalam rancangan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 dan Permen-KP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Usaha Penangkapan Ikan. Pasal 89 mensyaratkan penggunaan 100 persen nakhoda dan ABK warga negara Indonesia untuk kapal ikan berbendera Indonesia dan 70 persen ABK untuk kapal ikan berbendera asing paling lama tiga tahun sejak peraturan menteri diterbitkan.

”Kami berharap revisi Permen-KP itu bisa ditetapkan paling lambat akhir November 2012. Penyusunannya telah melibatkan aspirasi dari dinas kelautan dan perikanan di kabupaten/kota,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Heryanto Marwoto di Jakarta, Sabtu (10/11/2012).

Marwoto berpendapat, pemberian waktu tiga tahun untuk penyesuaian ABK untuk menunggu kesiapan sumber daya manusia dalam negeri.

Sejak tahun 2001, pemerintah sebenarnya telah mendorong penggunaan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia pada semua kapal ikan berbendera Indonesia, baik kapal eks asing maupun kapal buatan Indonesia.

Pasal 35A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahkan mewajibkan kapal perikanan berbendera Indonesia yang menangkap di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sepenuhnya menggunakan nakhoda dan ABK warga negara Indonesia. Namun, hingga kini, sebagian besar kapal eks asing berbendera Indonesia masih menggunakan tenaga kerja ABK asing.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria menilai, selama ini pemerintah terkesan menutup mata atas praktik pencurian ikan oleh kapal eks asing berbendera Indonesia. Kapal itu memanfaatkan bendera ganda, yakni menangkap ikan di perairan Indonesia, tetapi ikan hasil tangkapan tidak pernah didaratkan di pelabuhan dan unit pengolahan ikan di Indonesia. Ikan langsung diangkut ke negara asal kapal.

Kapal milik asing terindikasi menggunakan jasa pengusaha perantara untuk memperoleh izin penangkapan ikan.

”Jika penggunaan ABK asing dibiarkan berlarut-larut, hal itu membuka peluang bagi kapal ikan milik asing menguasai perairan Indonesia untuk mencuri ikan,” ujar Arif.

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia Herwindo menyesalkan pelemahan regulasi. Maraknya pencurian ikan oleh kapal ikan asing telah mengakibatkan kelangkaan bahan baku industri pengolahan ikan di Tanah Air dan kontraproduktif dengan program industrialisasi perikanan. (LKT)