Jatah BBM Bersubsidi Akan Ditambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan meminta tambahan jatah kuota BBM bersubsidi ke DPR. Sebab, kuota BBM bersubsidi sebesar 44,04 juta KL akan habis di pertengahan Desember 2012.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik akan meminta persetujuan DPR pada pertengahan Desember mendatang. Pihaknya optimis akan tetap disetujui DPR meski APBN 2013 sudah diputuskan.

"Kami akan ajukan tambahan kuota BBM bersubsidi ke DPR pertengahan Desember 2012. Nilainya maksimal 1,2 juta KL," kata Jero selepas Rapat Koordinasi tentang BBM di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Jero mengatakan keinginannya untuk menambah kuota BBM bersubsidi ini demi kepentingan rakyat. Sebab, bila BBM bersubsidi habis, masyarakat harus beralih ke BBM non subsidi. Padahal, kenyataan di lapangan, masyarakat Indonesia dinilai belum siap untuk beralih ke BBM non subsidi.

"Soal DPR nanti, saya optimis, meski sidang terakhir kurang dari satu hari, DPR semoga bisa menyetujui," katanya.

Di sisi lain, jumlah kendaraan yang diproduksi dan dijual oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) justru malah melonjak. Sebelumnya, Gaikindo memprediksi penjualan mobil di tahun ini sebesar 940.000 unit mobil dan 9 juta sepeda motor.

"Namun kenyataannya Gaikindo merevisi target penjualan mobil menjadi 1,05 juta mobil dan 8 juta sepeda motor. Ini juga menyebabkan konsumsi BBM melonjak, khususnya BBM subsidi," tambahnya.

Jero menghitung kebutuhan tambahan kuota BBM bersubsidi ini akan merogoh kocek sebesar Rp 6 triliun. Dana ini akan diambilkan dari Kementerian Keuangan. "Kalau soal dana, terserah Menteri Keuangan. Mau diambilkan dari pos mana," tambahnya.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap mengajukan kuota tambahan BBM bersubsidi ke DPR. "Ajukan saja, ajak bicara DPR, ini kan demi kepentingan rakyat juga," kata Hatta.

Soal dana, Hatta akan mempersilahkan ke Kementerian Keuangan untuk menganggarkan dari pos-pos yang telah disiapkan. Meski APBN 2013 sudah diputuskan oleh DPR, pemerintah masih memiliki opsi untuk merubahnya. "Meski APBN 2013 sudah diketok, kita tidak akan berhenti kalau kuotanya habis," jelasnya.