Pemerintah Perlu Naikkan Harga BBM?

JAKARTA, KOMPAS.com — Subsidi energi menyedot hampir sepertiga total anggaran belanja tahun 2012. Berbagai masalah timbul di lapangan akibat peningkatan konsumsi bensin dan solar. Untuk itu, pemerintah perlu berani mengambil langkah radikal pada tahun 2013, yaitu menaikkan harga bensin dan solar.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Kompas hingga Minggu (9/12/2012), tahun ini, awalnya kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 dipatok sebanyak 40 juta kiloliter dengan nilai Rp 137,4 triliun.

Sampai dengan 25 November 2012, realisasi konsumsi BBM bersubsidi mencapai 40,36 juta kiloliter, berarti 101,6 persen dari kuota APBN Perubahan 2012 sebesar 39,71 juta kiloliter. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat juga menyetujui usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik untuk menambah kuota BBM bersubsidi sebanyak 1,23 juta kiloliter untuk kebutuhan nasional hingga akhir 2012.

Pemerintah memperkirakan realisasi konsumsi BBM bersubsidi selama Januari-Desember 2012 mencapai 45,27 juta kiloliter. Artinya, subsidi BBM membengkak dari pagu awal Rp 137,4 triliun menjadi Rp 222,8 triliun. Ditambah dengan subsidi listrik, total subsidi energi pada 2012 menjadi sekitar Rp 312 triliun atau 30 persen dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.069,5 triliun.

Pada tahun anggaran 2013, subsidi BBM dianggarkan Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik Rp 80,93 triliun, seperti tertuang dalam Undang-Undang APBN 2013. Namun, apabila berkaca pada pengalaman tahun 2012, besarnya subsidi tahun depan juga menjadi ancaman jika tidak ada langkah mendasar.

Laporan dari daerah, hingga Minggu, juga menunjukkan kuota BBM bersubsidi hampir selalu kelebihan. Terlebih lagi, permintaan BBM bersubsidi akan naik menjelang Natal 2012 dan Tahun Baru 2013.

Kelebihan kuota, antara lain, dilaporkan terjadi di Lamongan dan Madiun di Jawa Timur, Bali, Bengkulu, dan Sumatera Utara.

Kurangnya BBM itu juga menyebabkan antrean konsumen di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), misalnya, terlihat di kota minyak, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Antrean juga terjadi di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), meski kuota BBM sudah ditambah. Novi Makarawung (34), sopir angkutan kota di Manado, Minggu, heran karena beberapa hari terakhir warga kesulitan memperoleh bensin. "Sudah satu jam saya mengantre," kata Novi di sebuah SPBU di Manado.

Roy Roring, Asisten Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulut, mengatakan, stok BBM terpenuhi hingga awal tahun depan. Jaminan itu disampaikan PT Pertamina Manado yang menambah jatah kuota untuk Sulut.

Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya, di Jakarta, menyatakan, manajemen PT Pertamina telah menggelar rapat dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk pembagian kuota per kabupaten. "Tidak dibagi rata, tetapi dibagi sesuai kebutuhan," kata Hanung.

Dengan tambahan kuota BBM bersubsidi 1,23 juta kiloliter, PT Pertamina memperkirakan, kuota BBM bersubsidi akan mencukupi kebutuhan. "Jadi, akhir tahun, tidak akan ada kekurangan pasokan BBM bersubsidi," ujar Hanung.

Langkah tahun 2013

Tingginya konsumsi BBM bersubsidi itu berkorelasi dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah mobil menjadi salah satu faktor jebolnya kuota BBM setiap tahun. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia memperkirakan penjualan mobil tahun ini mencapai 1,045 juta unit atau melebihi perkiraan awal yang sebanyak 940.000 unit.

Selain itu, besarnya subsidi energi, terutama subsidi BBM, juga ikut menyumbang defisit neraca perdagangan Oktober 2012 yang terbesar dalam sejarah, yaitu 1,55 miliar dollar AS. Hal itu disebabkan impor BBM yang makin tinggi karena kebutuhan dalam negeri meningkat.

"Kalau harga BBM bersubsidi disesuaikan, hal itu akan berdampak terhadap berkurangnya impor, yang memperbaiki neraca perdagangan," ujar Mirza Adityaswara, ekonom Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Penaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000-Rp 1.500 per liter dinilai Mirza cukup pantas.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono berpandangan, akumulasi subsidi energi yang terus menggelembung akan menggembosi daya stimulus APBN. Ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terjun bebas menjadi 3-4 persen. Saat ini, pertumbuhan ekonomi 6,4 persen.

"Daya serap tenaga kerja akan sedikit sehingga angka pengangguran meledak. Kemudian, infrastruktur juga akan semakin buruk dan investor akhirnya tak mau datang. Ini akan jadi lingkaran setan," kata Tony.

Namun, pemerintah belum memberikan sinyal tentang langkah yang akan diambil untuk pengendalian konsumsi BBM tahun 2013 yang tinggal tiga minggu lagi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, akhir pekan lalu, di Jakarta, mengatakan, persoalan subsidi BBM tidak bisa hanya dilihat dari sisi fiskal. Maksudnya, tidak bisa demi kepentingan kemampuan fiskal semata harga BBM bersubsidi dinaikkan. "Banyak pertimbangan," kata Hatta.

Pertimbangan di luar fiskal tersebut, menurut Hatta, antara lain, ialah faktor inflasi dan beban yang harus ditanggung rakyat apabila harga BBM dinaikkan. Tren harga minyak di pasar dunia pun menjadi pertimbangan.

"Namun, yang paling penting adalah persepsi pasar tentang kesehatan fiskal kita. Kalau fiskal kita tidak sehat, hal itu akan mengurangi kepercayaan pasar. Kita enggak mau itu terjadi," ujar Hatta.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengakui sudah beberapa kali menyampaikan perlunya perubahan harga BBM bersubsidi. Namun, langkah itu merupakan wilayah dan kewenangan pemerintah. (LAS/IDR/EVY/CAS/HAM/ ACI/ABK/ADH/COK/ETA/ KOR/NIK/ODY/PRA/RAZ/ REK/RIZ/RWN/WER/WSI/ZAL)

Pengamat: Naikkan Harga Solar Bersubsidi
Pemerintah Belum Pertimbangkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Ekonom Sarankan Harga BBM Naik Awal Tahun 2013
19 Desember, Jatah Premium di Jakarta Habis
BBM Subsidi Akan Dibatasi Rp 100.000 Per Hari?

Ikuti artikel terkait di Topik SUBSIDI UNTUK ORANG KAYA?