Perbanas: Pangkas Subsidi BBM, Alihkan Untuk Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menilai pemerintah perlu memangkas anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur di tanah air. Selama ini, perbankan belum mampu untuk membiayai seluruh proyek-proyek infrastruktur yang ada. Sebab, perbankan selama ini hanya memiliki struktur pendanaan jangka pendek, khususnya dari tabungan dan giro.

"Untuk bisa membiayai proyek infrastruktur, perbankan harus memiliki struktur pendanaan jangka panjang. Padahal, selama ini kami hanya punya dana jangka pendek," kata Sigit saat ditemui di perayaan Ulang Tahun ke-7 Ikatan Bankir Indonesia (IBI) di Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Sigit mengatakan sebagian besar kredit yang disalurkan perbankan diperoleh dari dana pihak ketiga (DPK) nasabah. Selama ini, struktur DPK perbankan mayoritas dipenuhi dari dana murah (tabungan dan giro).

Padahal, dana murah tersebut adalah pendanaan jangka pendek perbankan yang sangat risiko bila sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Apalagi bila ada sentimen negatif dari global, nasabah bisa saja langsung menarik simpanannya.

"Jadi ada semacam ketidaksambungan (miss match) untuk bank di Indonesia. Mungkin hanya bank besar saja yang bisa memiliki alternatif pendanaan jangka panjang," tambahnya.

Bank besar masih memiliki ruang untuk ekspansi kredit, khususnya dari pendanaan jangka panjang maupun jangka pendeknya. Selama ini, bank besar bisa mengambil dana dari pasar modal, baik dari penerbitan saham baru (right issue) maupun penerbitan obligasi.

Tapi, kata Sigit, seberapapun dana perbankan saat ini, masih belum cukup untuk bisa memberikan sumbangsih ke proyek infrastruktur. Maka, Sigit meminta kepada pemerintah untuk bisa memangkas anggaran subsidi BBM untuk bisa dialokasikan ke proyek infrastruktur.

Dengan infrastruktur mulus, maka perekonomian diharapkan bisa lancar, daya konsumsi domestik meningkat dan investasi juga melonjak. "Kalau harga BBM tidak bisa langsung dinaikkan, ini bisa dikurangi (subsidi BBM), dengan membuat larangan mobil pribadi pakai BBM subsidi," tambahnya.