Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Belum Menjadi Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com -- Masyarakat pesisir dan sektor kelautan belum menjadi prioritas pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 aspek ekonomi masyarakat pesisir belum digarap.

"MP3EI 2011-2025 baru mulai memberi titik terang dalam menggarap aspek infrastruktur terkait konektivitas masyarakat pesisir. Semestinya aspek ekonomi masyarakat pesisir juga mendapat perhatian yang proporsional," kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor, dalam Dialog Pesisir, Minggu (20/1/2013) di Jakarta.

Dialog Pesisir dimoderatori penyiar TVRI Endah Taufik DS dan menghadirkan Isran Noor yang juga menjabat sebagai Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, serta Chandra Motik, praktisi dan pakar kelautan.

Menurut Isran, kebijakan pemerintah belum berpihak pada sektor kelautan dan masyarakat pesisir. Sektor kelautan hanya mendapat porsi kecil di dalam MP3EI, termasuk alokasi dana bagi sektor kelautan dan masyarakat pesisir. "Padahal 60 persen penduduk Indonesia (140-150 juta) tinggal di wilayah pesisir," ujarnya.

Sebagian masyarakat pesisir berada di daerah pesisir dan pulau-pulau terluar. Namun, pembangunan wilayah pesisir masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi ke dalam sebuah strategi pembangunan yang komprehensif.

Isran mengatakan, perhatian pemerintah dalam pembangunan ekonomi juga terlalu terpusat pada koridor ekonomi di Pulau Jawa. "Satu koridor di Pulau Jawa hampir mengalahkan lima koridor di luar Pulau Jawa terkait soal anggaran yang dialokasikan pemerintah," tuturnya.

Chandra mengemukakan, perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan hanya sebatas lip service. Hal itu terlihat dari kecilnya jumlah dana yang dialokasikan bagi sektor kelautan dan pembangunan masyarakat pesisir di dalam APBN 2013, yakni sebesar Rp 6,3 triliun. "Padahal laut adalah masa depan kita. Dan pesisir adalah pertemuan ekonomi dari daratan dan kelautan," ujarnya.

Menurut Chandra, pemerintah belum berpihak pada pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, sektor kelautan juga belum mendapat porsi yang memadai. "Apapun yang kita lakukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, selama pemerintah tidak memberi porsi dana yang memadai dalam APBN, tidak akan berhasil," tuturnya.