Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mangkir Dipanggil DPR, Dahlan Pilih Ngurus Sapi

Kompas.com - 21/01/2013, 16:11 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan sudah empat kali tidak memenuhi panggilan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (21/1/2013). Dahlan justru memilih untuk mengunjungi program integrasi sapi dan sorgum di Makassar.

Pemanggilan Dahlan ini masih terkait dengan pembahasan masalah inefisiensi PT PLN yang mencapai Rp 37,6 triliun saat Dahlan menjadi direktur utama perusahaan listrik pelat merah itu.

"Sapi sekarang menjadi bisnis yang penting. Saya lebih mengoptimalkan pengembangan bisnis sapi agar Indonesia mengurangi impor sapinya," kata Dahlan saat dihubungi Kompas.com dari Jakarta, Senin (21/1/2013).

Kunjungan Dahlan ini dalam rangka program Berdikari Integrated Farming. Program ini meliputi pembangunan ketahanan pangan melalui program integrasi peternakan sapi dan sorgum. Pengembangan program ini dilakukan di Bila River Ranch, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Program ini melibatkan 400 peternak dan 800 petani dengan luas lahan sorgum 3.200 ha, 2.000 ha jagung, dan 400 ha rumput gajah.

"Program ini merupakan kerja sama antara Universitas Hasanuddin Makassar, Institut Pertanian Bogor, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII, dan PTPN XIV," tambahnya.

Berdikari integrated farm adalah sistem peternakan sapi yang terpadu antara sapi betina produktif, anakan 6.000 sapi dan makanan dari hijau-hijauan dan konsentrat yang bekerja sama dengan para petani. Ke depan, penghijauan ini juga akan dipanen dari sorgum. "Berdikari sekarang pada fokus pengembangan sapi, tidak lagi bisnis mebel dan asuransi," katanya.

Sekadar catatan, Pemerintah Indonesia saat ini masih berupaya melakukan impor daging sapi, khususnya dari Australia. Ini untuk mencukupi kebutuhan daging sapi dalam negeri.

Padahal, peternakan sapi di dalam negeri masih banyak, tetapi belum banyak dikembangkan. Di Tanah Air, distribusi sapi ini masih terhambat karena biaya distribusinya mahal, apalagi bila harus menggunakan kapal laut. Di sisi lain, distribusi ini terhambat karena gelombang air laut sedang tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com