Gerindra : Redenominasi Rupiah Tidak Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk redenominasi bukan kebijakan prioritas dan hanya menghamburkan anggaran. Ada masalah lain yang lebih penting ketimbang redenominasi.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon, Minggu (27/1/2013), ketika menyoroti kebijakan redenominasi yang tetap dijalankan meskipun banyak diprotes.

Sebelumnya Menkeu berpandangan bahwa perlu dilakukan penyederhanaan jumlah digit rupiah agar nilai rupiah tidak dinilai terlalu rendah.

Menurut Fadli Zon, redenominasi perlu dilakukan saat hiperinflasi. "Sekarang masalahnya bukan hiperinflasi tapi pemerataan ekonomi timpang. Seharusnya ketimpangan ini yang diselesaikan dulu," katanya.

Dengan redenominasi ini maka akan dicetak pecahan mata uang baru. Saat ini, menurut anggota Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR, Sadar Subagyo, BI menghabiskan Rp 8,3 triliun untuk mencetak uang tiap tahunnya. Diperkirakan kebijakan redenominasi ini bisa menghabiskan anggaran Rp 00 triliun. Anggaran sebesar ini sangat berpeluang menjadi incaran bersama para pemburu rente.

Efek redenominasi pun besar implikasinya. Masyarakat akan merasa uang yang dipegangnya murah sehingga ketika harga sedikit naik bisa dipandang sesuatu yang wajar dan tak masalah.

Dalam prosesnya, kebijakan ini pun belum menyelesaikan mekanisme prosedural di DPR. Belum ada penjelasan mendalam tentang apa substansi redenominasi rupiah dan belum jelas juga bagaimana Kementerian Keuangan akan menjelaskan ke DPR. "Bahkan DPR belum terima draft RUU redenominasi, namun Kemenkeu sudah melakukan konsultasi publik," ujar Sadar.

"Redenominasi harus dibatalkan," kata Fadli. Tak ada urgensi ekonomi terhadap ini. Jangan hanya didasarkan pada gengsi semata. Sementara masih banyak masalah ekonomi lain yang harus segera direspon dan prioritas seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

"Fraksi Gerindra di DPR akan tegas menolak rencana redenominasi ini," tandas Fadli.