Buruh Ingin Aksi Demonya Masuk TV

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam elemen buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) se-Jabodetabek mengadakan demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Istana Negara, Gedung DPR RI, serta kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, di Bundaran HI, buruh terus menyanyikan yel-yel buruh dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Aksi buruh di depan Plaza Indonesia itu membuat arus lalu lintas dari Sudirman-Thamrin terhambat. Hingga pukul 10.45 WIB, aksi unjuk rasa itu masih berlangsung dan rencananya akan berlanjut ke Istana Negara, Jakarta Pusat.

Ada yang menarik dalam aksi tersebut. Dalam orasinya, sang orator yang melakukan orasi di atas mobil bak terbuka dengan nada tinggi mengatur barisan buruh itu. Tanpa disangka, ia mengatur barisan kawan-kawannya hanya agar dapat tertangkap oleh kamera. "Ayo gardanya cepat dirapikan. Oi. Spanduknya dipampang biar masuk TV-nya nanti bagus, aksi kami diliput," katanya, di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Dalam aksinya, FSPMI mendesak pemerintah untuk mengeluarkan RPP dan RPerpres tentang jaminan kesehatan dan penerima bantuan iuran (PBI). "Seharusnya aturan tersebut sudah dikeluarkan paling lambat 1 November 2012. Bahkan, rakyat miskin dipangkas menjadi Rp 15.000 hanya untuk 86,7 juta rakyat miskin. Ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan jaminan sosial di Indonesia," kata Presiden FSPMI Said Iqbal.

Buruh FSPMI juga menuntut menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014 bukan 1 Januari 2019. Iuran kepesertaan untuk buruh tetap dibayarkan oleh pengusaha. PBI diberikan untuk rakyat miskin dan buruh yang berpenghasilan di bawah upah minimum. Tuntutan kedua adalah menjalankan jaminan pensiun 1 Juli 2015. Menerbitkan RPP dan RPerpres tentang jaminan pensiun paling lambat 1 September 2013.

"Upah layak KHL minimal 84 item dan menolak penangguhan UMP yang tidak sesuai perundang-undangan. Kami juga menolak Instruksi Presiden tentang Gangguan Keamanan Nasional dan menolak RUU Keamanan Nasional dan mendesak DPR menghentikan RUU Kamnas karena anti demokrasi," kata Said.

Demo juga serempak dilakukan ribuan buruh di beberapa kota, antara lain Bandung, Semarang, Medan, Aceh, Batam, dan Surabaya. Mereka memprotes pemerintah yang memberikan kemudahan kepada pengusaha terkait penangguhan pembayaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2013.

Berita terkait, baca :

DEMO BURUH