Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK: GTIS Bukan Tanggung Jawab Kami

Kompas.com - 06/03/2013, 10:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) bukan merupakan tanggung jawab pihaknya. "Karena GTIS cuma punya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)," ucap Ketua Dewan Komisioner Industri Keuangan Non-Bank OJK Firdaus Djaelany seusai Seminar HUT ke-33 Media Asuransi, di Hotel Borobudur, Rabu, (6/3/2013).

GTIS adalah investasi emas berembel-embel syariah bodong. Perusahaan ini sedang terbelit kasus lantaran pemiliknya membawa kabur uang nasabah sebesar triliunan rupiah.

Saat ini, bila ada nasabah yang menjadi korban GTIS, pengaduan dilakukan ke kepolisian. Sementara OJK tidak bisa melindungi karena perusahaan tersebut tidak mempunyai izin dari mana pun selain SIUP. Sebelumnya, OJK pernah mengingatkan agar masyarakat selalu ingat bahwa SIUP bukan izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Firdaus menyebut, OJK hanya bertanggung jawab sebagai regulator lembaga keuangan resmi. Sementara banyak perusahaan investasi yang tidak diakui sebagai lembaga keuangan. Maka dari itu, adanya perusahaan investasi seperti ini membuat OJK kesulitan mengontrol.

Padahal, OJK banyak menerima pengaduan masyarakat. Sampai bulan lalu, OJK telah menerima 100 pengaduan.

Karena banyaknya pengaduan tersebut, OJK membentuk Satgas Waspada Investasi. Untuk itu, OJK bekerja sama dengan kepolisian. "Segera mewaspadai kalau ada investasi yang tidak layak. Harus ditindak. Ini upaya untuk melindungi masyarakat," ujarnya. (Annisa Aninditya Wibawa/Kontan)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Whats New
OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

Whats New
Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Earn Smart
Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Whats New
OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

Whats New
Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Whats New
Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Work Smart
PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

Whats New
MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Whats New
Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com