Pemerintah Tak Pernah Tindak Importir Nakal

Jakarta, Kompas - Indikasi adanya importir nakal cukup kuat dalam krisis bawang putih. Namun, mereka tidak pernah ditindak dan cenderung dibiarkan. Pemerintah lebih memilih menambah impor daripada menindak mereka.

Pengamat pertanian dari Universitas Gadjah Mada, M Maksum, Rabu (13/3), saat dihubungi di Yogyakarta, mengatakan, indikasi adanya importir nakal cukup kuat. Sejumlah importir yang tidak melengkapi dokumen impor sudah cukup menjadi bukti adanya importir nakal.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim mengatakan, banyak importir yang berasal dari perusahaan atau perseorangan tidak profesional. Mereka juga ikut mengimpor bawang putih.

”Sesuatu yang memprihatinkan, negara kalah menghadapi importir, dan korbannya rakyat kecil. Mereka tidak pernah ditindak. Respons pemerintah juga tidak memuaskan rakyat. Dugaan adanya pemburu rente dalam kasus bawang ini harus diinvestigasi,” kata Maksum.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Budi Setiawan. Selain peti kemas yang dokumennya tak lengkap, juga terdapat indikasi penimbunan. Ada 110 peti kemas yang berisi produk hortikultura, termasuk bawang putih, yang menumpuk di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) meski dokumen sudah lengkap.

Dari jumlah itu, menurut Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Jatim Hadi Prasetyo, sebanyak 62 peti kemas dibiarkan menumpuk hampir sebulan dan 16 peti kemas yang berada di TPS sudah lebih dari sebulan. Padahal, batas waktunya hanya 2 x 14 hari barang di TPS. ”Pertanyaan besarnya, kenapa tidak diambil-ambil barang itu,” ujar Hadi.

Pengamat pertanian Bustanul Arifin menduga terdapat struktur pasar yang tidak sehat, dan pasti akan terlihat makin tak sehat jika pasokan berkurang. ”Apakah terdapat spekulasi dan kolusi harga? Mungkin saja. Dalam kondisi tidak normal, berbagai kemungkinan bisa terjadi,” katanya.

Ia mengkritik pemerintah yang mengambil jalan pintas dengan cara impor terus-menerus. Pada saat pasar tenang, seharusnya pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan membuat perencanaan produksi hortikultura secara lebih baik.

Menambah impor

Di tengah dugaan adanya permainan impor, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sinyal akan menambah impor untuk mengatasi problem kenaikan harga sejumlah produk pangan. Meski demikian, pemerintah tidak akan lupa untuk meningkatkan produksi pertanian supaya pada masa depan Indonesia tak perlu impor lagi.

”Menyangkut pergerakan harga komoditas pangan, ada sejumlah komoditas pangan yang produksi dalam negerinya kurang sebagaimana dialami negara lain. Saudara mengetahui negara mana pun, kalau kebutuhan di dalam negerinya kurang, ya, impor. Kebutuhan pangan kurang, ya, beli. Kalau lebih dijual,” ujar Yudhoyono di Kantor Presiden.

Yudhoyono menyatakan, pemerintah akan memperbaiki tata niaga komoditas pangan. Pemerintah tak mau komoditas yang menjadi hajat rakyat diserahkan ke mekanisme pasar. ”Pasar tak selalu bisa menyelesaikan masalah. Ada distorsi pasar. Ada penyimpangan,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, dalam keterangan pers di Jakarta, menyatakan, tambahan impor diperlukan. Berkaitan dengan hal itu, Hatta telah meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan agar memperbaiki regulasi dan segera melakukan impor.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan, keterlambatan pemberian rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) oleh Kementerian Pertanian disebabkan banyak permohonan RIPH yang harus ditandatangani. Ada 3.300 dokumen RIPH yang harus ditandatangani Pelaksana Tugas Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian.

Di tempat terpisah, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan telah dilakukan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk mengatasi kelangkaan pasokan bawang putih. ”Akan segera dilaksanakan langkah terpadu. Sebagai tahap pertama, fokusnya adalah memanfaatkan sekitar 200 peti kemas bawang putih impor yang segera akan masuk. Barang itu harus dioptimalkan untuk mengisi pasar-pasar yang saat ini kosong,” ujarnya.

Sementara itu, harga bawang putih di Jatim semakin tidak terkendali dan menyentuh Rp 80.000 hingga Rp 100.000 per kilogram. Pedagang juga mengeluh karena kesulitan memperoleh bawang putih di sejumlah pasar di Surabaya.

Dua hari lalu, harga bawang putih di Pasar Tanjung, Jember, Rp 100.000 per kg. Kurangnya informasi pasar mengenai perkembangan bawang putih menyebabkan harga yang ditawarkan pedagang sayur keliling diterima begitu saja oleh pembeli.

Di Brebes, Jawa Tengah, harga bawang merah yang saat ini Rp 40.000 per kg ternyata tidak sepenuhnya dinikmati petani. Banyak petani yang saat ini tidak panen dan tidak memiliki persediaan bawang merah.(ATO/ENY/LAS/MAS/BAH/ILO/ETA/DEN/ODY/APO/RIZ/SIR/MHF/PRA/EGI/JOS/WHO/NIK/WIE/GRE/TIF/CHE/HAN/MAR)