Belanja Pendidikan Terus Naik, tapi Apa Hasilnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam kurun waktu 2001-2010, tren anggaran dan belanja pendidikan nasional Indonesia terus meningkat. Menurut catatan Bank Dunia dari data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, APBD dan Badan Pusat Statistik, peningkatan belanja pendidikan terbesar terjadi antara tahun 2009, yaitu sebesar 17 persen, dalam arti riil.

Peningkatan anggaran, yang diikuti belanja, merupakan kabar gembira meski pelaku sektor pendidikan di daerah kerap mengatakan anggaran tak pernah cukup. Namun, faktanya anggaran dan belanja pendidikan terus naik. Lalu, apakah hasilnya setara dengan peningkatan tersebut?

Dalam catatan distribusi anggaran berdasaran tingkat pendidikan yang diolah Bank Dunia, komposisi penggunaan anggaran pendidikan pada tahun 2008 terdiri dari 2 persen untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), 58 persen untuk pendidikan dasar, 9 persen untuk sekolah menengah, 8 persen untuk pendidikan tinggi, dan 23 persen untuk lain-lain.

Di tahun 2009, anggaran pendidikan untuk pendidikan dasar dikurangi dan dialokasikan ke pendidikan menegah dan pendidikan tinggi, masing-masing 1 persen.

Riset ini juga mencatat, lebih dari separuh tambahan dana anggaran pendidikan dibelanjakan untuk gaji guru dan sertifikasi guru. Meningkatnya belanja gaji guru disebutkan didorong oleh meningkatnya jumlah guru serta perubahan kontrak guru menjadi pegawai negeri sipil.

Meningkatnya jumlah guru menjadi perhatian sehingga jumlah guru didapati melebihi jumlah murid sejak tahun 2004. Bank Dunia mencatat, sayangnya, peningkatan jumlah guru ini malah tidak berbanding lurus dengan hasil belajar para siswa.

"Setelah desentralisasi, jumlah guru harus ditingkatkan dan rasio antara guru dan siswa meningkat dengan pesat. Memiliki banyak guru sepertinya hal yang baik. Namun hasilnya tidak mencerminkan hal ini, ungkap perwakilan dari Kantor Bank Dunia Jakarta, Pedro Cerdan-Infantes, dalam diskusi panel bertajuk "Ke Mana Arah politik Pendidikan Nasional dengan Anggaran yang Terus Meningkat?" di Universitas Paramadina, Sabtu (14/3/2013).

Pedro mengatakan, kesimpulan itu diperoleh melalui tes terhadap kemampuan siswa dalam bidang matematika dan bahasa dan membandingkannya dengan rasio antara siswa dan guru.

"Hasilnya adalah tidak terlalu ada hubungan antara tercapainya tujuan dengan rasio siswa dan guru. Jadi menambah jumlah guru belum tentu mengkatkan kemampuan siswa," tuturnya.

Pedro mengatakan, peningkatan belanja pendidikan memang meningkatkan kemajuan dalam akses dan kesetaraan pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin didapati masuk sekolah pada usia lebih dini dan bersekolah lebih lama. Namun, secara kualitas, pendidikan nasional masih jauh dari harapan.

Menghamburkan anggaran

Pada prakteknya, belanja pendidikan akhirnya didasarkan pada berapa anggaran yang diterima. Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, pemerintah daerah dan dinas pendidikannya, terutama di kabupaten/kota, akhirnya berusaha menghabiskan anggaran dengan cepat.

Misalnya, menggelar pertemuan rutin, belanja alat tulis kantor, atau uang dinas. Akibatnya, pembangunan hanya maju secara fisik, bukan kualitas.

Menurut Satryo pula, institusi pendidikan pun tak lepas dari praktek "menghambur-hamburkan" anggaran ini. Dia mengaku pernah berbincang dengan sejumlah rektor dari universitas yang memiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sehubungan dengan jumlah guru yang terus meningkat.

"Saya tanya, mengapa mereka menerima banyak mahasiswa. Jawabannya adalah supaya mendapatkan anggaran dari pemerintah. Itulah yang terjadi. Menerima siswa atau mahasiswa demi anggaran," tuturnya.

Mantan Dirjen Dikti ini meminta semua pihak, terutama pemerintah dan institusi pendidikan negeri, untuk memperbaiki pola pikir dalam pengembangan pendidikan.

"Jadi program tidak lagi ada karena di-driven oleh anggaran. Kita harus membahas program dan punya rencana perbaikannya dulu, kemudian mendapatkan anggaran," tegasnya.

Pedro juga menambahkan, masalah pendidikan tak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan finansial.

"Yang dapat dilakukan pemerintah di antaranya adalah merealokasi strategis sumber daya yang ada, termasuk promosikan beasiswa, PAUD, kesiapan sekolah dan pendidikan dasar di masa depan," ungkapnya.

"Lalu dengan meningkatkan efektivitas pembelanjaan anggaran di tingkat daerah, yaitu mendorong pemerintah daerah membelanjakan uangnya dengan benar sesuai prinsip-prinsip pendidikan," tandasnya.