Anggaran Pendidikan 20 Persen Tak Efektif

Jakarta, Kompas - Anggaran fungsi pendidikan yang besarnya 20 persen dari APBN ternyata tidak efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ini disebabkan mayoritas anggaran fungsi pendidikan dialokasikan untuk membayar gaji guru dan tunjangan sertifikasi guru.

Demikian laporan ”Tinjauan Belanja Publik di Sektor Pendidikan (Education Public Expenditure Review)”, yang diluncurkan Bank Dunia bersama Pemerintah Kerajaan Belanda dan Uni Eropa, Kamis (14/3), di Universitas Paramadina, Jakarta.

Dalam laporan itu disebutkan meningkatnya belanja publik di sektor pendidikan telah memperluas akses pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah di kalangan siswa miskin. Namun, peningkatan itu lebih terlihat di pendidikan dasar.

Spesialis Ekonom Pendidikan Bank Dunia untuk Indonesia Pedro Cerdan Infantes mengatakan, anggaran yang dikucurkan untuk membayar tunjangan guru meningkat tajam seiring dengan bertambahnya guru yang lolos sertifikasi. ”Meski demikian, kualitas pendidikan tidak juga membaik,” kata Pedro.

Proses sertifikasi guru yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas guru dinilai Spesialis Pendidikan Bank Dunia untuk Indonesia Mae Chu Chang tidak juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi belajar siswa. ”Guru yang sudah bersertifikat sama sekali tidak berpengaruh pada prestasi belajar siswa,” ujarnya.

Masalah utamanya, lanjut Mae Chu Chang, pemahaman guru atas subyek yang diajarnya amat minim. Untuk memperoleh guru berkualitas, Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) didesak untuk mengubah substansi dan sistem pendidikan guru. Mae Chu Chang menilai, pemerintah perlu membatasi jumlah peminat LPTK agar kualitas lulusannya bisa dijamin dan dikendalikan.

Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Satrio Sumantri Brojonegoro menilai, LPTK kini hanya mementingkan penerimaan mahasiswa atau calon guru tanpa melihat ketersediaan pasar lapangan pekerjaan yang ada.

Sementara itu, Mendikbud Mohammad Nuh di Kantor Presiden menegaskan, Kurikulum 2013 jalan terus dan masih ada waktu sampai Juli untuk mempersiapkan diri. (LUK/ATO)