Tolak Agus Marto, Ini Alasan F-PKS

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat menolak pencalonan Agus Martowardojo sebagai gubernur Bank Indonesia (BI). Menurut F-PKS, pencalonan Agus sebagai gubernur BI tidak tepat untuk saat ini.

F-PKS beralasan, pergantian jabatan Menteri Keuangan yang kini dipegang Agus dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Pasalnya, saat ini, situasi ekonomi global tidak menentu serta dinamisnya situasi politik di Indonesia menjelang Pemilu 2014 .

Hal itu disampaikan anggota Komisi XI DPR yang juga Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ecky Awal Mucharram, dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (26/3/2013 ).

"Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR merekomendasikan saudara Agus Martowardojo untuk tetap menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Menteri Keuangan sampai 2014 ," kata Ecky.

Ecky mengatakan, salah satu prioritas penting pemerintahan SBY adalah menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, baik aspek fiskal maupun moneter, di tahun politik hingga Pemilu 2014 . Posisi Agus sebagai Menkeu dinilai sudah tepat.

F-PKS menilai, jika dilakukan pergantian Menkeu, Menkeu baru perlu menyesuaikan diri. Padahal, kata dia, saat ini bukan saatnya untuk menyesuaikan diri lantaran tekanan fiskal dan moneter pada perekonomian Indonesia. Hal itu ditandai defisit APBN yang melebar, defisit neraca perdagangan, serta penurunan cadangan devisa.

Ia juga menyoroti kondisi perekonomian dunia yang sedang memburuk. "Bukan saatnya lagi penyesuaian, tapi harus memberikan solusi cepat yang efisien dan efektif. Jadi, sebaiknya Agus fokus pada tugasnya sebagai Menteri Keuangan dan mengawal stabilitas ekonomi Indonesia sampai tahun 2014 ," kata Ecky.

Seperti diberitakan, Agus sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon gubernur BI di Komisi XI DPR. Setelah 35 menit memaparkan visi dan misi, Agus dicecar pertanyaan dari 30 anggota Komisi XI.

Uji kali ini merupakan yang kedua kalinya dijalani Agus setelah pada 2008 bersama Raden Pardede. Namun, saat itu DPR memutuskan tidak memilih salah satu dari mereka sebagai gubernur BI.