Lagi, Buruh Ancam Mogok Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dan pengusaha diminta mematuhi aturan ketenagakerjaan tanpa kecuali. Ribuan buruh akan menggelar mogok nasional jika pemerintah belum juga menunjukkan keberpihakan negara melalui kebijakan yang menyejahterakan rakyat.

Hal ini menjadi salah satu butir rapat kerja Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) II di Jakarta, Senin (1/4/2013). MPBI merupakan organisasi nonstruktural payung gerakan buruh yang dideklarasikan oleh antara lain Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir, dan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar.

Gelombang unjuk rasa buruh berskala masif akan berlangsung mulai 10 April, 1 Mei, akhir Mei, hingga puncaknya mogok massal pada 16 Agustus saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membacakan pidato kenegaraan dalam sidang MPR. Buruh mengusung tiga isu utama berkait jaminan sosial dan ketenagakerjaan.

Pertama, MPBI menuntut pemerintah merevisi Peraturan Presiden 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran. Buruh mendesak pemerintah menjalankan jaminan kesehatan dalam kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serentak mulai 1 Januari 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus berbadan hukum publik, dan buruh serta guru honorer bergaji upah minimum turut menjadi penerima bantuan iuran (PBI).

Dua isu utama lainnya adalah menolak upaya penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi (UMP) 2013 yang tidak memenuhi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 231/2003 dan mendesak acuan survei kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah dari 60 menjadi 84 butir. Buruh juga mendesak pemerintah dan pengusaha segera menerapkan Peraturan Menakertrans Nomor 19/2012.

"Menteri BUMN harus mengeluarkan surat edaran tidak boleh lagi ada pekerja alih daya di BUMN. Manajemen BUMN jangan cuma ganti baju alih daya," kata Iqbal.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Kerja Tenaga Alih Daya. Dalam Raperda tentang Tenaga Alih Daya, status dan pekerjaan apa saja yang bisa dialihdayakan semakin dipertegas.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, di Surabaya, mengatakan, Raperda tentang Tenaga Alih Daya itu berpedoman pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 dan keputusan uji materi atas undang-undang itu.

"Pemprov ingin tenaga alih daya diperlakukan secara adil," katanya. (HAM/ETA)