Presiden Minta Tidak Ada Lagi Aksi Anarkistis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar tidak ada lagi tindakan tak terpuji seperti unjuk rasa anarkistis, penyegelan, ataupun pemaksaan. Tripartit harus bertemu untuk mencari solusi bagi permasalahan dunia usaha dan ketenagakerjaan.

”Jangan ada penyapuan atau penyegelan. Itu tidak dibenarkan,” kata Presiden pada pembukaan Musyawarah Nasional Apindo IX dan Seminar Nasional bertajuk Dunia Usaha Maju, Indonesia Kuat di Jakarta, Senin (8/4/2013).

Presiden juga meminta agar isu sensitif kenaikan UMP dikelola dengan baik. Pemerintah konsisten dengan kebijakan bahwa upah buruh yang terlalu rendah tidak adil.

Di sisi lain, kenaikan upah juga harus dalam batas kemampuan perusahaan, supaya perusahaan tidak bangkrut dan berujung pemutusan hubungan kerja yang merugikan buruh.

”(Bagi perusahaan) Yang tidak mampu, UMKM, perusahaan padat kerja, carikan solusi. Para menteri bantu perusahaan yang tidak mampu memberi upah seperti diharapkan,” ujar Presiden.

Presiden juga meminta agar melalui peningkatan upah tersebut para pekerja harus memiliki produktivitas tinggi, berdisiplin, dan tidak melakukan langkah yang bersifat kontraproduktif dan mengganggu kerja perusahaan.

”Kalau tiga hal itu dijaga baik, pasti ada solusi. Saya minta Pak Sofjan (Wanandi), sebelum 1 Mei bertemulah kembali. Para menteri lakukan fasilitasi tripartit. Agar bisa bergerak kembali, pedomani tiga hal itu. Baik untuk buruh, baik untuk perusahaan, dan baik untuk negara,” kata Presiden.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) melakukan verifikasi serikat pekerja.

Langkah ini dibutuhkan agar Apindo memiliki kepastian saat hendak bekerja sama dalam hubungan kemitraan dengan serikat pekerja.

”(Verifikasi) Itu yang kami perlukan ke depan. Minggu lalu kami minta ke Kemenakertrans, karena seperti diketahui, kami sudah lima bulan ini memboikot tripartit. Kami masuk lagi Pak (Presiden), kalau Bapak kasih jaminan,” kata Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi.

Apindo mengharapkan verifikasi serikat pekerja tersebut segera dilakukan sehingga keputusan terbaik bagi bangsa dapat diselesaikan melalui tripartit.

Apindo ingin ada aturan permainan yang baik sehingga keputusan-termasuk soal upah pekerja-dapat dihasilkan melalui dialog dan bukan demo.

Penuturan Sofjan, di era reformasi ada 92 serikat pekerja di tingkat nasional dan 5.000 serikat pekerja di tingkat regional.

”Kami tidak tahu harus bekerja sama dengan serikat pekerja yang mana karena mereka semua mengaku atas nama buruh,” kata Sofjan.

Sofjan mengatakan, serikat pekerja di Indonesia terbagi tiga kelompok yang betul-betul bekerja kepada mereka (Apindo), terdiri dari 36 federasi dan 3 konfederasi. (CAS/HAM/ATO)