Naikkan Harga BBM, Presiden Harus Ambil Risiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil risiko terkait rencana kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau tidak. Bahkan Presiden harus siap dianggap mengambil kebijakan tidak populis atas kebijakan tersebut.

"Ini memang kebijakan tidak populis. Namun kalau tujuannya untuk kepentingan masyarakat, Presiden pasti berhasil, meski awalnya ditentang masyarakat," kata Hidayat saat ditemui di acara Munas ke-9 Apindo di Hotel JS Luwansa Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Hidayat mengatakan, Presiden memang memberi sinyal dua keputusan soal BBM bersubsidi yaitu menghapus anggaran subsidi untuk kalangan menengah atas. Intinya akan melarang konsumsi BBM bersubsidi pada kendaraan pribadi. Selain itu, Presiden juga memberi sinyal terkait menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Namun untuk opsi pertama, ini hanya menghemat anggaran negara sekitar Rp 80 triliun. Apakah itu bisa memadai atau tidak. Tapi kalau Presiden ambil opsi kedua, maka risiko politisnya sangat besar," tambahnya.

Dengan kondisi itu, Presiden sangat hati-hati memutuskan kebijakan soal BBM bersubsidi ini. Presiden juga ingin agar bila jadi menaikkan harga BBM bersubsidi, maka harus dibarengi dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat.

"Sementara saat Presiden memberikan BLT, ini pasti ditentang oleh sebagian partai politik (bisa dianggap sebagai kampanye terselubung jelang pemilu)," tambahnya.

Secara pribadi, Hidayat mendukung Presiden untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan kalangan industri mengaku siap jika keputusan itu diambil. "Dampak ke industri sudah pasti ada, tapi sudah dikalkulasi, ini masih aman," tambahnya.

Sebaliknya, jika opsi menaikkan harga BBM bersubsidi tidak diambil, politisi Partai Golkar ini menjelaskan keuangan negara akan terus mengalami defisit, kondisi moneter terganggu dan berimbas ke penurunan nilai tukar Rupiah. "Jika kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak diambil, jadi jangka panjangnya tidak bagus. Kondisi fiskal dan moneter kita bengkak," tambahnya.

Namun Hidayat akan menyerahkan semua keputusan terkait BBM bersubsidi ini kepada Presiden. "Saya memang menganjurkan harga BBM naik, tapi harus dihitung (besarannya). Soal waktu, saya tidak mau berspekulasi," jelasnya.

Ikuti artikel terkait di Topik Subsidi BBM untuk Orang Kaya?