Wapres Minta BBM Nonsubsidi Dikirim sampai Pelosok

Palangkaraya, Kompas - Wakil Presiden Boediono mengatakan, PT Pertamina seharusnya menyediakan bahan bakar minyak nonsubsidi hingga ke daerah pelosok. Berbeda dengan BBM bersubsidi yang pasokannya terbatas, BBM nonsubsidi tidak memiliki batasan kuota sehingga berapa pun permintaan masyarakat harus dapat dipenuhi.

”Bagi BBM yang tidak bersubsidi, seharusnya tidak ada kuota. Berapa pun yang dibutuhkan, harus diberikan,” kata Wapres Boediono, Jumat (19/4), di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Hal itu disampaikan Boediono dalam acara dialog dengan bupati/wali kota se-Kalimantan Tengah. Acara dipandu Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dan dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh serta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Dalam acara dialog, Bupati Katingan Duwel Rawing menyampaikan kepada Boediono bahwa masyarakat di wilayahnya sudah terbiasa dengan harga BBM bersubsidi yang mahal, mencapai Rp 15.000 per liter atau lebih mahal daripada BBM nonsubsidi. Karena itu, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak pernah dikhawatirkan oleh warga Katingan.

Persoalan yang selalu dicemaskan warga justru kepastian ketersediaan stok BBM. ”Kami berpikir akan lebih baik kalau (BBM) tidak disubsidi. BBM sudah biasa mahal. Yang sulit adalah ketersediaannya,” ujar Bupati Katingan.

Menurut Wapres, kuota tidak menjadi masalah dalam BBM nonsubsidi. Kuota BBM jenis ini tidak dibatasi. Persoalannya terletak pada distribusi.

”Pertamina harus mampu menyiapkan bensin nonsubsidi sampai daerah yang jauh,” ujar Boediono. Ia mengakui, hitungan-hitungan komersial sulit dipakai jika berkaitan dengan pembangunan jaringan distribusi di daerah pelosok. Karena itu, dukungan dari pemerintah berupa insentif sangat diperlukan.

”Ketersediaan BBM nonsubsidi terkait dengan jaringan untuk membawa ke pedalaman. Maka, usulan gubernur tentang SPBU mini atau SPBU bergerak merupakan masukan berharga,” kata Wapres.

Sementara itu, pemerintah cenderung mengambil skenario harga BBM bersubsidi khusus mobil pribadi senilai Rp 6.500 per liter daripada Rp 7.000 per liter. Meski dampak penghematannya tak terlalu signifikan, langkah itu sudah cukup mengerem defisit anggaran agar tidak melebar di atas 3 persen.

”Kalau dari analisis kami, kami memilih ke situ (skenario Rp 6.500), tapi belum keputusan,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, menjawab pertanyaan wartawan di Kabupaten Badung, Bali.

Alasannya, skenario Rp 6.500 per liter lebih moderat dalam hal tekanan ekonomi. Namun, di sisi lain, langkah itu sudah mampu menahan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 menjadi di atas 3 persen. Guna mengerem pembengkakan subsidi, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi khususnya untuk mobil pribadi.(ATO/LAS/EVY/ABK/JON)